Lampung Utara – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Utara akhirnya menurunkan truk pengangkut sampah setelah video tumpukan sampah di Kotabumi viral di media sosial. Padahal, menurut warga, kondisi tersebut sudah lama dikeluhkan namun tidak kunjung ditangani.
Peristiwa itu terekam pada Sabtu, 23 Mei 2026 sekitar pukul 13.32 WIB di wilayah Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, tepatnya di koordinat -4.814620 S, 104.884986 E. Dalam video yang beredar, terlihat truk DLH mengangkut sampah yang sebelumnya menumpuk dan berserakan di pinggir jalan dekat permukiman warga serta area masjid.
Kondisi tersebut memicu kemarahan warga. Mereka menilai DLH Lampura baru bergerak setelah persoalan menjadi viral di media sosial.
“Kalau memang ada jadwal angkut rutin, kenapa sampah dibiarkan numpuk sampai bau dan bikin resah? Kami bayar retribusi tiap bulan, tapi sampah baru diangkut setelah viral. Wajar kalau kami tanya, uangnya dipakai untuk apa saja,” ujar seorang warga setempat.
Fenomena ini memunculkan kembali sindiran publik yang kini ramai terdengar di Lampung Utara: “No Viral, No Action.” Istilah itu muncul karena masyarakat menilai banyak persoalan publik baru ditangani setelah ramai di media sosial.
Warga mempertanyakan fungsi pengawasan lapangan DLH serta efektivitas sistem pengaduan yang selama ini dijalankan. Mereka menilai pemerintah daerah seharusnya bekerja mencegah masalah, bukan menunggu tekanan publik terlebih dahulu.
Warga juga mendesak DLH Lampura membuka rincian anggaran pengelolaan sampah secara transparan serta mempublikasikan jadwal pengangkutan sampah secara rutin agar masyarakat bisa ikut mengawasi.
“Jangan jadikan kerja pelayanan publik seperti konten viral dulu baru bergerak. Kami butuh transparansi dan kepastian pelayanan, bukan pembiaran,” tegas warga lainnya.
Kasus ini kembali memunculkan pertanyaan besar soal kualitas pelayanan publik di Lampung Utara. Jika penanganan masalah hanya berjalan setelah viral, maka fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat dinilai patut dipertanyakan.
Sebab bagi warga, yang dibutuhkan bukan pencitraan setelah ramai, melainkan sampah diangkut tepat waktu sebelum menjadi masalah.(Tim-PWRI)
