REAKSI.CO.ID—-Persoalan tumpukan sampah di sejumlah titik wilayah Kabupaten Lampung Utara kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat. Kondisi paling parah disebut terjadi di Jalan Abung Raya Timur, Kelurahan Kotabumi Ilir, yang hingga kini dipenuhi sampah berserakan dan menimbulkan bau menyengat.
Warga menilai pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Utara terkesan melakukan pembiaran terhadap persoalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun tersebut.
Tumpukan sampah yang berada di dekat sungai, tepatnya di simpang makam kawasan Jalan Abung Raya Timur, disebut sangat mengganggu pengguna jalan dan warga sekitar. Selain merusak pemandangan, sampah juga dikhawatirkan menjadi sumber berbagai penyakit.
Darwis, salah satu pengguna jalan yang juga anggota PWRI Lampung Utara, mengaku geram karena persoalan sampah tak kunjung ditangani serius.
“Sampah yang berserakan sepanjang Jalan Abung Timur Raya, tepatnya dekat sungai simpang makam komitmen itu sangat mengganggu pengguna jalan,” kata Darwis, Sabtu (23/5/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut sudah berlangsung sangat lama tanpa ada tindakan nyata dari pemerintah Daerah.
“Tumpukan sampah itu sudah bertahun-tahun berada di area itu. Kami pengguna jalan sangat terganggu. Di mana DLH selama ini, kok cuma dijadikan tontonan saja,” pungkasnya.
Tak hanya di Kotabumi Ilir, persoalan serupa juga terjadi di Jalan KS Tubun, tepatnya di belakang Islamic Center Kotabumi. Warga menyebut kondisi di lokasi tersebut bahkan lebih parah karena selain bau busuk menyengat, kawasan itu juga kerap dilanda banjir saat hujan turun.
“Saat hujan turun jalan jadi banjir, sudah itu baunya luar biasa busuknya, Bang,” ujar warga sekitar.
Penumpukan sampah juga ditemukan di Jalan Punai Jaya, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, tepatnya di belakang rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara. Sampah di lokasi itu dibiarkan menumpuk hingga mengeluarkan aroma tidak sedap.
Warga pun mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan sampah.
Mereka menilai jika area di belakang rumah jabatan pejabat daerah saja dipenuhi sampah dan dibiarkan menumpuk, maka kondisi di wilayah permukiman masyarakat kecil diduga jauh lebih memprihatinkan.
“Kalau di belakang rumah jabatan Ketua DPRD saja sampah dibiarkan menumpuk, bagaimana dengan tempat lain yang masyarakat kecil rasakan dampaknya. Bisa dipastikan lebih parah,” ungkap seorang warga.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) DLH Lampung Utara, Ferry Wijaya, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan penanganan terhadap titik-titik sampah yang sudah over kapasitas dengan cara gotong royong bersama stakeholder setempat.
Menurut Ferry, persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi harus melibatkan masyarakat dan lintas sektoral.
“Penanganan tempat pembuangan sampah pada akhirnya harus dilakukan bersama-sama, baik pemberdayaan masyarakat maupun lintas sektoral,” ujarnya.
Saat disinggung soal anggaran penanganan sampah, Ferry mengakui anggaran tersedia. Namun ia menyebut penggunaannya disesuaikan dengan efektivitas Dinas.
Ia juga meminta agar keberadaan “Uberli” di setiap kelurahan kembali diaktifkan guna membantu penanganan sampah di lingkungan masyarakat.
Meski demikian, masyarakat berharap DLH Lampung Utara tidak hanya sekadar memberi imbauan, tetapi segera mengambil langkah konkret agar persoalan sampah yang selama ini menjadi keluhan publik dapat benar-benar dituntaskan.(Tim PWRI)
