REAKSI.CO.ID — TULANG BAWANG BARAT — Pengelolaan dana pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, tengah menjadi sorotan. Besarnya anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang mencapai puluhan miliar rupiah disebut-sebut diwarnai dugaan praktik “upeti” dari satuan pendidikan kepada pihak tertentu.
Informasi tersebut menguak setelah awak media himpun dari sejumlah kepala sekolah dan pengelola satuan pendidikan yang ditemui secara terpisah. Mereka mengaku adanya tekanan untuk menyediakan sejumlah uang yang oleh sumber disebut berkaitan dengan “upeti”, biaya koordinasi maupun kebutuhan tertentu. (25/9).
Sejumlah sumber yang mengaku sebagai kepala sekolah menyebut adanya dugaan permintaan “upeti” melalui mekanisme yang disebut berkaitan dengan forum kepala sekolah atau kelompok kerja satuan pendidikan.
Salah seorang kepala sekolah jenjang SMP mengungkapkan, dugaan kewajiban “upeti” tersebut dapat menimbulkan persoalan baru dalam pertanggungjawaban keuangan sekolah.
“Kami terpaksa mencari cara untuk menutup kekurangan kas. Salah satunya dengan membuat laporan kegiatan yang seolah-olah menggunakan dana BOS, padahal dalam pelaksanaannya ada biaya yang dibayar orangtua siswa,” ungkap sumber tersebut.
Jika benar terdapat permintaan “upeti”, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang meminta, siapa yang mengarahkan, berapa nominalnya, bagaimana mekanisme pengumpulannya, dan ke mana aliran uang tersebut?
Apakah terdapat nominal atau persentase tertentu yang disebut sebagai “upeti”?
Apakah permintaan dilakukan secara langsung atau melalui organisasi/forum kepala sekolah?
Siapa yang mengumpulkan uang?
Apakah terdapat daftar sekolah yang memberikan “upeti”?
Apakah terdapat bukti transfer, kuitansi, pesan komunikasi atau catatan lainnya?
Salah seorang wali murid di Tubaba bernama Hasan juga mempertanyakan dugaan tersebut.
“Kalau benar ada uang yang harus diberikan sebagai upeti dari dana operasional sekolah, kami sebagai orang tua tentu ingin tahu. Uang itu sebenarnya untuk kebutuhan anak-anak atau untuk kepentingan siapa?” ujar Hasan salah satu walimurid SMP setempat.
Ia meminta agar dugaan tersebut dibuktikan melalui pemeriksaan terbuka.
“Kalau memang tidak ada masalah, kenapa tidak dibuka secara transparan? Berapa dana yang diterima sekolah, digunakan untuk apa, dan apakah ada uang yang diminta di luar peruntukannya?”
Jika dugaan itu tidak benar, klarifikasi dan pemeriksaan terbuka dapat memberikan kepastian sekaligus memulihkan nama baik pihak-pihak yang disebut.
Sebaliknya, apabila ditemukan bukti adanya permintaan uang tanpa dasar, aliran dana kepada pihak tertentu, atau rekayasa pertanggungjawaban, temuan tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku di indonesia.
REAKSI.CO.ID tetap membuka ruang hak jawab, koreksi dan klarifikasi kepada Disdikbud Tubaba, kepala sekolah, forum atau organisasi pendidikan maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Zaldi)
