REAKSI.CO.ID—-LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Polda Lampung, untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung. Senin (9/11/26).
Desakan tersebut berkaitan dengan dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan selama tahun anggaran 2024 hingga 2026.
Ketua LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung, Mahmuddin, mengatakan pihaknya menyoroti dugaan persoalan anggaran dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp15 miliar. Menurutnya, angka tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen perencanaan dan penganggaran, proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan, hingga pertanggungjawaban keuangan.
Mahmuddin juga menyoroti informasi mengenai dugaan pemberian atau pengondisian paket pekerjaan kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) oleh oknum di lingkungan Dinas BMBK Lampung.
Ia menegaskan, apabila dugaan tersebut benar, praktik demikian berpotensi mencederai independensi lembaga kontrol sosial dan menimbulkan konflik kepentingan.
“Kalau benar ada LSM yang diberikan proyek oleh Dinas BMBK, ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Jangan sampai lembaga yang seharusnya mengawasi penggunaan uang negara justru diduga dilibatkan dalam praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kami meminta semuanya diperiksa secara transparan dan berdasarkan bukti,” tegas Mahmuddin.
Menurut Mahmuddin, penelusuran APH tidak boleh hanya berfokus pada satu kegiatan maupun satu tahun anggaran. Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh terhadap kegiatan Dinas BMBK sejak 2024, 2025 hingga 2026.
Adapun sejumlah aspek yang diminta untuk ditelusuri meliputi:
* Memeriksa seluruh paket pekerjaan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan serta jembatan.
* Menelusuri dugaan pengaturan proses tender serta hubungan antara oknum pejabat dinas dan penyedia jasa.
* Mengusut informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum LSM dalam pemberian maupun pengondisian paket pekerjaan.
* Menguji kesesuaian nilai kontrak dengan volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta hasil pekerjaan di lapangan.
* Memeriksa proses pencairan anggaran, pembayaran termin, serah terima pekerjaan pertama (PHO), serah terima akhir pekerjaan (FHO), serta dokumen pertanggungjawaban.
* Menelusuri kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan aliran dana yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Mahmuddin menilai, anggaran pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang bersumber dari uang rakyat harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai anggaran miliaran rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tidak menghasilkan pekerjaan berkualitas, sementara masyarakat masih harus menghadapi kondisi jalan rusak, bergelombang, berlubang, serta fasilitas drainase dan bahu jalan yang belum memadai.
APH Diminta Tidak Tutup Mata
LSM Penjara Indonesia juga meminta Kejati Lampung dan Polda Lampung menindaklanjuti informasi serta dugaan tersebut sesuai kewenangan masing-masing. Selain itu, BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dan BPKP diminta melakukan pengawasan serta pemeriksaan sesuai tugas dan fungsinya.
Mahmuddin berharap pemeriksaan tidak berhenti pada aspek administrasi, tetapi juga menyentuh substansi pelaksanaan pekerjaan, penggunaan anggaran, dan kemungkinan adanya keuntungan yang diperoleh pihak-pihak tertentu apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, pihak-pihak yang diduga terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
Pihak-pihak tersebut dapat mencakup pejabat pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), penyedia jasa, konsultan pengawas, maupun pihak lain sepanjang ditemukan bukti keterlibatannya.
Tambahkan paragraf berikut pada bagian “APH Diminta Tidak Tutup Mata”, setelah paragraf yang menjelaskan permintaan pemeriksaan kepada Kejati Lampung dan Polda Lampung.
Siap Laporkan ke KPK RI
Tak hanya mendesak Kejati Lampung dan Polda Lampung untuk mengusut dugaan tersebut, Mahmuddin menegaskan bahwa LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung juga siap membawa hasil penelusuran dan temuan yang diperoleh ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Langkah tersebut akan ditempuh apabila dari hasil penelusuran ditemukan indikasi penyimpangan anggaran, penyalahgunaan kewenangan, dugaan pengondisian proyek, maupun praktik KKN yang didukung data dan bukti awal.
“Kami tidak akan berhenti hanya pada desakan kepada APH di daerah. Jika hasil penelusuran kami menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dan dugaan praktik KKN, kami siap melaporkan serta menyerahkan data dan dokumen pendukung kepada KPK RI agar persoalan ini mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” tegas Mahmuddin.
Ia berharap aparat penegak hukum tidak mengabaikan informasi tersebut. Menurutnya, pengelolaan anggaran infrastruktur yang bersumber dari uang negara harus diawasi secara serius agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok maupun pihak tertentu.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan tersebut masih merupakan tuntutan dan sorotan dari LSM Penjara Indonesia, bukan kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Dinas BMBK Provinsi Lampung maupun pihak-pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini. (*)
