REAKSI.CO.ID— Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung dalam rangka mempercepat digitalisasi pelayanan publik melalui penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), di Mahan Agung, Bandarlampung, Senin (25/5/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa struktur ekonomi Lampung masih didominasi sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sektor primer menyerap hampir dua juta tenaga kerja dan menjadi sumber penghidupan bagi sekitar enam hingga tujuh juta masyarakat Lampung,” ujarnya.
Menurut Gubernur Mirza, nilai komoditas sektor primer di Lampung diperkirakan mencapai hampir Rp150 triliun, dengan total perputaran uang sepanjang 2025 mencapai Rp528 triliun. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh masih berkisar Rp8,5 triliun hingga Rp10 triliun atau belum mencapai lima persen dari total aktivitas ekonomi daerah.
“Masyarakat menginginkan fasilitas publik yang lebih baik, mulai dari sekolah, jalan, hingga pusat pelayanan ekonomi. Namun, kemampuan fiskal daerah masih terbatas,” katanya.
Ia menilai rendahnya PAD salah satunya disebabkan belum optimalnya digitalisasi transaksi daerah, sehingga berdampak pada kebocoran potensi pendapatan.
Sebagai contoh, sektor pariwisata Lampung pada 2024 mencatat sekitar 27 juta wisatawan dengan perputaran ekonomi mencapai Rp55,5 triliun. Dari angka tersebut, potensi tambahan pajak PB1 diperkirakan mencapai Rp1,6 triliun, sementara realisasi penerimaan pajaknya masih di bawah Rp700 miliar.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung tengah mengembangkan super app “Lampung-In” yang akan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah, mulai dari pembayaran PAD dan pajak daerah, layanan Samsat, hingga sistem pelaporan masyarakat.
“Selain meningkatkan pendapatan daerah, digitalisasi juga diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik dan respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat,” ujarnya.
Gubernur Mirza menambahkan, birokrasi yang panjang menyebabkan laporan masyarakat kepada organisasi perangkat daerah (OPD) kerap membutuhkan waktu hingga dua bulan untuk ditindaklanjuti.
“ETPD bukan sekadar mengubah transaksi menjadi digital, tetapi juga membangun transparansi dan integritas tata kelola keuangan daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan HLM TP2DD menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi pembangunan daerah melalui sinkronisasi peta jalan dan rencana aksi ETPD di Lampung.
“Hari ini kita berdiskusi tentang bagaimana membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat, tepat sasaran, bermanfaat, dan bersih dari korupsi. Tujuan utama pemanfaatan teknologi adalah menghadirkan manfaat nyata yang dapat langsung dirasakan masyarakat,” ujar Jihan.
Menurutnya, transformasi digital merupakan langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.
Meski demikian, Jihan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari kebiasaan masyarakat menggunakan uang tunai hingga keterbatasan infrastruktur internet dan fasilitas digital di sejumlah wilayah.
“Pertemuan ini penting agar seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung dapat bergerak bersama demi menghadirkan pelayanan yang semakin baik dan mudah bagi masyarakat,” ujarnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung atau yang mewakili, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Direktur Utama Bank Lampung atau yang mewakili, Kanwil DJPb Lampung, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, serta sejumlah instansi terkait lainnya.(*).
