REAKSI.CO.ID — Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sekolah, hingga puskesmas untuk memperkuat inovasi pelayanan publik berbasis digital.
Bukan sekadar mengejar keberadaan aplikasi, inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah diminta benar-benar memberi dampak terhadap masyarakat, mulai dari memangkas birokrasi hingga mempercepat akses pelayanan.
“Kami mendorong seluruh OPD, sekolah, hingga puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk terus menciptakan inovasi pelayanan publik berbasis digital,” kata Eva Dwiana di Bandar Lampung, Rabu (20/05/26).
Eva mengatakan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menciptakan iklim yang mendorong riset dan inovasi. Pengembangan inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik sekaligus mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kebijakan itu, kata dia, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang Inovasi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.
Setiap OPD Diminta Punya Inovasi
Eva menegaskan digitalisasi harus menjadi bagian dari transformasi pelayanan pemerintahan di Bandar Lampung.
Ia merujuk hasil sosialisasi inovasi daerah yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri. Perangkat daerah yang menangani urusan wajib pelayanan dasar diwajibkan memiliki inovasi dan menginputnya ke dalam sistem aplikasi.
“Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar diwajibkan memiliki inovasi, dan terinput dalam sistem aplikasi,” ujarnya.
Sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, permukiman, ketenteraman, hingga sosial, menurut Eva, harus memiliki inovasi berbasis digital. Inovasi tersebut dapat berupa program baru maupun penyempurnaan terhadap layanan yang sudah berjalan.
Dorongan tersebut tidak hanya ditujukan kepada birokrasi. Eva juga mengajak masyarakat ikut membangun ekosistem inovasi di Kota Bandar Lampung.
“Saya mengajak seluruh jajaran perangkat daerah dan elemen masyarakat untuk menjadikan kota ini sebagai laboratorium dan ekosistem inovasi,” katanya.
Digitalisasi Harus Terasa di Masyarakat
Namun, Eva mengingatkan inovasi pemerintah tidak boleh berhenti pada penciptaan aplikasi atau sekadar memenuhi kewajiban administratif.
Setiap inovasi harus mengutamakan kepentingan publik dan dibangun dengan prinsip akuntabilitas.
Dengan demikian, digitalisasi di lingkungan Pemkot Bandar Lampung diharapkan tidak hanya menghasilkan sistem baru, tetapi juga menghadirkan perubahan nyata dalam pelayanan masyarakat.
Eva berharap Bandar Lampung tidak hanya dikenal karena sektor wisata dan kulinernya, tetapi juga sebagai kota yang responsif dan modern dalam memberikan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi dan kreativitas.
“Saya kembali mengajak seluruh perangkat daerah menjalankan inovasi secara bertanggung jawab guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, memangkas birokrasi serta memperkuat layanan digital di lingkungan kerja masing-masing,” pungkasnya.
(*)
