REAKSI.CO.ID–Pemerintah pusat menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 500.000.- per penerima di seluruh Indonesia.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan bantuan pertama akan cair pada September 2022. Sementara bantuan kedua baru akan diberikan pada Desember 2022.
Namun ternyata masih ada penyelewengan atau pemotongan BLT yang terjadi di sejumlah wilayah.
Kejati Lampung Kembali Periksa Saksi Dugaan Korupsi Hibah Koni TA 2020
Tak lain halnya, dugaan pemotongan atau pungutan liar ( Pungli) BLT- Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 50.000 per KPM oleh oknum Kades ‘R’ terjadi saat ini di Desa Nyapah Banyu, Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara.
Alasannya pun belum jelas, oknum Kades memotong BLT-Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), saat masyarakat menerima bantuan tersebut sudah berkurang dari jumlah uang Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah).
Dalam surat pernyataan merasa keberatan yang ditandatangani diatas materai 10 ribu bahwa sebanyak 10 orang, yang mewakili masyarakat Desa Nyapah Banyu, Kecamatan Abung Pekurun Lampung Utara.
Adanya pemotongan BLT- BBM yang dilakukan oknum kades sebanyak 98 KPM yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Diduga Tak Sesuai, PT PLN Lampung Langsung Cabut Meteran Listrik dan Beri Denda Pelanggan
Bantuan BLT-BBM bersumber dari pemerintah pusat langsung, untuk mengatasi masyarakat dari dampak atas kenaikan BBM yang saat ini terjadi.
Dugaan Pungli tersebut mencapai Rp 50.000 per warga penerima bantuan. Dugaan pungli ini terungkap setelah warga menerima bantuan telah berkurang.
10 orang perwakilan dari masyarakat Desa Nyapah Banyu yang membuat pernyataan tersebut atas keberatan ada pemotongan BLT-BBM yang dilakukan oknum Kades Robet.
Saat itu juga perwakilan warga Desa Nyapah Banyu menemui Pimpinan Redaksi Media online dan Tv streaming wartakotanews.id, di Bandar Lampung.
Tujuan masyarakat desa Nyapah Banyu datang ke redaksi yang pertama mengeluhkan ada pemotongan BLT-BBM dan kedua meminta bantuan untuk menindaklanjuti kasus adanya pungli yang dilakukan oknum Kades.
Secara Tiba-Tiba Polres Lampung Timur Kembali Laksanakan Cek Urine pada Anggotanya
Dari hasil laporan perwakilan masyarakat desa Nyapah ke meja redaksi reaksi.co.id langsung menurunkan awak jurnalis Untuk menelusuri kelapangan.
Sebelum berita ini diturunkan, agar dalam pemberitaan berimbang, awak jurnalis reaksi.co.id menemui oknum Kades namun tidak membuahkan hasil karena sedang tidak ada di tempat.
Dan ketika diklarifikasi melalui telpon dan chat via WhatsApp permasalahan yang ada kasus dugaan pungli BLT- BBM lagi-lagi oknum kades “R” tidak merespon saat dimintai keterangan adanya dugaan Pungli di desanya.
Harapannya, 10 orang perwakilan masyarakat Desa Nyapa Banyu agar oknum Kades diberikan efek jera dan di tindaktegas atas dugaan Pungli dengan sengaja.
“agar oknum Kades diberikan efek jera dan di tindaktegas atas dugaan Pungli dengan sengaja dilakukan oknum kades “R” telah merugikan masyarakatnya sendiri yang menerima BLT-BBM.”ujar salah satu warga yang keberatan.
Beberapa media dan Lembaga bahkan diminta mengawal masyarakat desa Nyapa Banyu untuk melaporkan oknum Kades “R’ ke APH (Aparat penegak Hukum). (Ersan)
