BeritaDaerah

Kuota Solar Bertambah, Antrean Tak Berakhir: Pemprov Lampung Dinilai Gagal, Dugaan Pelangsiran Disorot

×

Kuota Solar Bertambah, Antrean Tak Berakhir: Pemprov Lampung Dinilai Gagal, Dugaan Pelangsiran Disorot

Sebarkan artikel ini
Kuota Solar Bertambah, Antrean Tak Berakhir: Pemprov Lampung Dinilai Gagal, Dugaan Pelangsiran Disorot (Foto Ilustrasi)

REAKSI.CO.ID – Penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar subsidi di Provinsi Lampung belum mampu mengakhiri persoalan antrean panjang dan kesulitan memperoleh pasokan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Sabtu (21/11).

Kondisi tersebut memunculkan kritik terhadap efektivitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam mengendalikan distribusi BBM subsidi. Di tengah upaya pemerintah melakukan penertiban dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan sejumlah unsur aparat penegak hukum (APH), justru muncul informasi mengenai dugaan praktik pelangsiran, penampungan, serta pengisian Solar berulang yang disebut masih berlangsung di lapangan.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Lampung diketahui memperoleh tambahan kuota Solar subsidi sebesar 94.134 kiloliter (KL) pada 2026. Tambahan tersebut meningkatkan alokasi dari sebelumnya 790.961 KL menjadi sekitar 885.095 KL.

Namun, penambahan kuota tersebut belum sepenuhnya menjawab keluhan masyarakat. Antrean kendaraan masih terjadi, bahkan sejumlah pengendara harus menghabiskan waktu berjam-jam hingga semalaman demi mendapatkan Solar.

Ironisnya, di tengah kondisi tersebut, muncul pula dugaan adanya intervensi oknum petugas yang justru mempermudah kendaraan tertentu memperoleh Solar meskipun diduga tidak memenuhi persyaratan.

Penderitaan akibat sulitnya memperoleh Solar subsidi dirasakan langsung oleh pengendara yang menggantungkan aktivitasnya pada bahan bakar tersebut.

Feri, salah satu pengendara mobil truk kebersihan, mengaku harus mengantre selama satu malam demi mendapatkan Solar.

“Waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat justru habis di tengah antrean SPBU”.katanya pada awak media di salah satu SPBU di Kota Bandarlampung. (20/11).

Kondisi tersebut menggambarkan bagaimana persoalan distribusi BBM subsidi berdampak langsung terhadap aktivitas operasional dan pelayanan masyarakat.

Pengalaman Feri menjadi gambaran bahwa persoalan Solar di Lampung bukan sekadar angka kuota atau kebijakan pemerintah di atas kertas.

Ketika kendaraan operasional pelayanan publik harus menghabiskan waktu semalaman untuk mendapatkan bahan bakar, efektivitas distribusi dan pengawasan BBM subsidi patut dipertanyakan.

Dugaan Pelangsiran Masih Berlangsung di Tengah Penertiban

Di tengah antrean masyarakat yang semakin panjang, muncul dugaan bahwa praktik penampungan, pelangsiran, dan pengisian Solar secara berulang oleh kendaraan tertentu masih berlangsung secara masif dan terkoordinasi di sejumlah titik.

Dugaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan distribusi BBM subsidi.

Apabila benar terdapat kendaraan yang melakukan pengisian berulang untuk kemudian memindahkan atau menjual kembali Solar, praktik tersebut berpotensi mengganggu hak masyarakat yang seharusnya memperoleh BBM sesuai peruntukannya.

Persoalan semakin serius apabila aktivitas yang diduga melanggar ketentuan tersebut berlangsung di tengah kehadiran petugas yang seharusnya melakukan pengawasan dan penertiban.

Pemprov Lampung sebelumnya telah melibatkan Satpol PP dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengatasi antrean serta mengawasi distribusi BBM.

Namun, munculnya informasi mengenai dugaan pelangsiran yang masih berjalan memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pengawasan di lapangan benar-benar efektif, atau justru masih terdapat celah yang dimanfaatkan pihak tertentu?

Operator SPBU Mengaku Mendapat Tekanan Oknum Petugas

Sorotan lain datang dari pengakuan seorang operator SPBU berinisial MW. Ia mengungkapkan bahwa persoalan penyaluran Solar subsidi di lapangan tidak sesederhana antrean kendaraan dan keterbatasan stok.

Menurut pengakuannya, operator SPBU terkadang berada dalam posisi sulit ketika menghadapi tekanan dari oknum petugas yang meminta agar kendaraan tertentu tetap dilayani.

MW mengaku pernah menghadapi situasi ketika kendaraan yang hendak mengisi Solar diduga memiliki ketidaksesuaian administrasi maupun spesifikasi kendaraan, mulai dari STNK, pelat nomor, hingga kapasitas tangki.

“Kami sebagai operator sebenarnya ingin menjalankan aturan. Tetapi terkadang berada dalam posisi serba salah ketika ada tekanan dari oknum petugas agar kendaraan tertentu tetap diberikan Solar, meskipun ada ketidaksesuaian pada kendaraan tersebut,” ungkap MW.

Ia juga menyebut dugaan intervensi tersebut membuat operator kesulitan menjalankan prosedur pelayanan secara konsisten.

“Kalau kami menolak karena tidak sesuai aturan, kami khawatir menghadapi tekanan. Tetapi kalau dilayani, kami juga yang berhadapan dengan risiko pelanggaran. Seharusnya semua pihak sama-sama menjalankan aturan, bukan justru menekan operator,” tambahnya.

MW berharap pengawasan distribusi Solar subsidi dilakukan secara objektif dan tidak tebang pilih.

Menurutnya, penertiban seharusnya menyasar seluruh pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan, bukan hanya operator SPBU yang berada di garis depan pelayanan.

Pengakuan tersebut menjadi informasi penting yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan independen, termasuk penelusuran identitas kendaraan, rekaman CCTV, catatan transaksi, serta dugaan komunikasi atau intervensi terhadap operator.

Jika dugaan tekanan tersebut terbukti, persoalannya bukan lagi sebatas pelanggaran prosedur pengisian BBM, melainkan menyangkut integritas pengawasan dan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.

Penertiban Jangan Sampai Menjadi Formalitas

Kehadiran Satpol PP dan aparat di lapangan seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan distribusi Solar subsidi berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran.

Aji Permana salah satu tokoh pemuda di Bandar Lampung mengatakan jika terdapat dugaan intimidasi terhadap operator SPBU, intervensi dalam proses pengisian, atau upaya meloloskan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal maupun penegakan hukum yang independen.

“Pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan antrean atau penertiban sesaat”.katanya.

Aji juga menegaskan Pemerintah perlu memastikan siapa yang mengisi BBM, berapa kali kendaraan melakukan transaksi, ke mana BBM dibawa, dan apakah terdapat pola pengumpulan maupun pemindahan Solar dalam jumlah besar.

“Tanpa pengawasan yang menyentuh seluruh rantai distribusi, penambahan kuota berisiko tidak menyelesaikan persoalan apabila kebocoran distribusi masih terjadi”jelasnya.

Pemprov Lampung Harus Berani Membuka Evaluasi

Meski diketahui lampung ada tambahan kuota Solar subsidi sebesar 94.134 KL seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki distribusi dan mengurangi antrean.

“Namun, jika masyarakat masih harus mengantre berjam-jam, bahkan semalaman, sementara dugaan pelangsiran dan pengisian berulang terus muncul, efektivitas kebijakan pemerintah patut dievaluasi secara serius” tegas Aji pada awak media.

Selain itu Aji Permana juga melontarkan pertanyaan pada pihak Pemprov Lampung, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, kepolisian, Satpol PP, serta instansi terkait perlunya membuka data dan hasil pengawasan secara transparan.

“Sejumlah pertanyaan penting juga perlu dijawab:

* Berapa realisasi penyaluran Solar subsidi setiap SPBU di Lampung setelah tambahan kuota diberikan?

* Apakah terdapat kendaraan yang melakukan pengisian berulang dalam jumlah tidak wajar?

* Bagaimana pengawasan terhadap kendaraan dengan ketidaksesuaian STNK, pelat nomor, dan spesifikasi tangki?

* Apakah benar terdapat oknum petugas yang mengintervensi operator SPBU?

* Apakah sudah ada pemeriksaan terhadap dugaan penampungan dan pelangsiran Solar subsidi?

* Siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan penyimpangan dalam pengawasan distribusi?

“Masyarakat berhak mendapatkan Solar subsidi sesuai ketentuan tanpa harus kalah oleh dugaan praktik yang merugikan kepentingan umum”.tegasnya.

Menurutnya ketika seorang pengendara truk kebersihan harus menghabiskan satu malam untuk mendapatkan Solar, sementara muncul pengakuan operator SPBU mengenai dugaan tekanan dari oknum petugas untuk melayani kendaraan yang tidak sesuai ketentuan, persoalan ini bukan lagi sekadar antrean BBM.

“Ini menyangkut integritas pengawasan, keadilan distribusi subsidi dan tanggungjawab pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat”.ucapnya.

Aji juga mengharapkan jangan sampai petugas yang ditugaskan mengawasi justru menjadi bagian dari persoalan yang seharusnya mereka selesaikan.

“Kini publik menunggu langkah konkret Pemprov Lampung dan aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa penertiban Solar subsidi bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan upaya nyata membongkar setiap dugaan penyimpangan distribusi”.tandasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

PoweredBy:Neverhide™