Reaksi.co.id—Bandar Lampung — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung mendapat sorotan keras. Beredarnya surat perjanjian damai terkait persoalan di SD 2 Talang dinilai justru mengubur rekomendasi resmi DPRD Kota Bandar Lampung. Rekomendasi Dewan yang lahir dari aspirasi guru yang menyampaikan mosi tidak percaya kepada Plt Kepala Sekolah, Hesti, seolah tidak dianggap.
Alih-alih menindaklanjuti rekomendasi DPRD, yang mencuat malah surat perjanjian damai. Surat itu diduga dibuat untuk mempertahankan situasi lama dengan dalih semua pihak telah sepakat berdamai. Jika benar demikian, Disdikbud Bandar Lampung dianggap telah menempatkan surat damai di atas produk pengawasan legislatif.
“Kalau sudah ada rekomendasi DPRD, kenapa yang dikeluarkan malah surat perjanjian damai? Ini seolah-olah DPRD tidak ada artinya,” demikian kritik yang mengemuka, menanggapi beredarnya surat tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Faslah, menegaskan bahwa rekomendasi DPRD tidak bisa digugurkan oleh perjanjian damai. Menurutnya, rekomendasi Dewan adalah produk pengawasan, bukan persoalan pribadi antara guru dan Plt Kepala Sekolah yang bisa diselesaikan hanya dengan tanda tangan damai di atas kertas.
“Rekomendasi yang ditandatangani Ketua DPRD Bandar Lampung kok tidak dianggap. Rekomendasi DPRD itu untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk didamaikan begitu saja. Kalau semua persoalan cukup dengan surat damai, untuk apa ada DPRD?” tegas Asroni.
Publik pun mempertanyakan siapa yang menginisiasi surat perjanjian damai itu. Apakah surat tersebut dibuat atas sepengetahuan seluruh guru yang menyampaikan mosi tidak percaya, atau hanya oleh segelintir pihak? Pertanyaan ini menguat karena surat damai diduga telah beredar ke media dan LSM.
Kadisdikbud Bandar Lampung, Muhtadi A. Temenggung, disebut justru heran mengapa surat perjanjian perdamaian itu bisa sampai ke tangan media dan LSM. Sikap itu dinilai menambah tanda tanya besar: jika surat damai memang sah dan menjadi solusi, mengapa keberadaannya justru dipersoalkan?
Jika surat perjanjian damai itu benar ada dan dijadikan alasan untuk tidak menjalankan rekomendasi DPRD, maka ini menjadi preseden buruk. Artinya, di Bandar Lampung, surat perjanjian bisa lebih kuat dari rekomendasi DPRD. Disdikbud diminta tidak menutup mata dan segera menjelaskan duduk perkara secara terbuka kepada publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang menegaskan sikap akhir Disdikbud Bandar Lampung. Publik menunggu: apakah rekomendasi DPRD akan dijalankan, atau surat damai terus dijadikan tameng untuk mengabaikan pengawasan Dewan?(***)













