REAKSI.CO.ID— Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung resmi memulai pendataan Sensus Ekonomi 2026 secara door-to-door di seluruh wilayah Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjadi warga pertama yang didata dalam pelaksanaan sensus tersebut.
Pendataan dilakukan oleh petugas BPS Provinsi Lampung di kediaman Gubernur, Jalan Nusa Indah, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Bandarlampung, Senin (15/6/2026).
Keikutsertaan Gubernur Mirza dalam pendataan tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sebagai kepala daerah, ia memberikan teladan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pendataan yang bertujuan menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas.
“Alhamdulillah, saya telah melaksanakan Sensus Ekonomi. Sensus ini terakhir dilakukan pada tahun 2016. Tentunya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir telah terjadi banyak perkembangan dan perubahan di Provinsi Lampung,” ujar Mirza.
Menurutnya, berbagai perubahan yang terjadi selama satu dekade terakhir perlu didokumentasikan secara menyeluruh melalui pendataan yang dilakukan BPS.
“Oleh karena itu, kita perlu menangkap dan mencatat seluruh aktivitas ekonomi yang ada, termasuk berbagai perubahan dan dinamika yang terjadi di masyarakat serta dunia usaha di Provinsi Lampung saat ini,” katanya.
Mirza menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi semakin penting mengingat berbagai perubahan tata kelola dan tata niaga yang terjadi di Lampung dalam beberapa tahun terakhir.
“Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sangat penting, terutama karena dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi berbagai perubahan dalam tata kelola dan tata niaga di Provinsi Lampung,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk memberikan dukungan dengan menyampaikan informasi yang benar, lengkap, dan terbuka kepada petugas sensus.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Provinsi Lampung untuk turut menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan terbuka kepada petugas sensus. Data yang diberikan tidak terafiliasi dengan kepentingan pihak mana pun serta dijamin kerahasiaannya,” kata Mirza.
Menurutnya, data yang akurat memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah merumuskan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
“Data yang akurat sangat penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, mendorong pembangunan, memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.
Mirza berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Lampung, dapat terus meningkat secara berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Ke depan, kita ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Provinsi Lampung, dapat terus meningkat secara baik dan berkelanjutan. Namun yang lebih penting, pertumbuhan tersebut harus bersifat inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat serta mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi saat ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, mengatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum penting karena hanya dilaksanakan sekali dalam sepuluh tahun.
“Kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan untuk memastikan seluruh pelaku usaha dapat tercatat dengan baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa cakupan pendataan sangat luas, mencakup seluruh pelaku usaha, baik usaha formal maupun usaha rumah tangga.
“Ketika kita berbicara tentang pelaku usaha, tidak hanya usaha yang terlihat secara formal atau memiliki tempat usaha tetap. Pelaku usaha yang berada di lingkungan rumah tangga pun akan kami data,” katanya.
Menurut Ahmadriswan, pendekatan yang digunakan adalah sensus ekonomi lengkap sehingga seluruh pelaku usaha, termasuk yang bergerak di sektor pertanian, akan didata tanpa terkecuali.
Data yang diperoleh nantinya akan memberikan gambaran riil kondisi perekonomian Lampung, mulai dari sektor-sektor produktif, sektor yang perlu didorong pengembangannya, hingga sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Pembangunan yang kita dorong harus berkeadilan dan bersifat inklusif. Seluruh masyarakat harus menjadi bagian dari proses pembangunan sekaligus dapat merasakan hasil pembangunan itu sendiri,” ujarnya.
Ahmadriswan menambahkan bahwa BPS berkomitmen menyediakan data berkualitas melalui petugas lapangan yang telah direkrut dan dilatih sesuai standar nasional.
Ia juga menyampaikan bahwa sebelum pendataan door-to-door dimulai, BPS telah melakukan pendataan terhadap pelaku usaha besar dan memperoleh respons yang sangat baik.
“Berkat dukungan Pemerintah Provinsi Lampung, kami mendapatkan respons dan antusiasme yang sangat baik dari para pelaku usaha dalam memberikan data yang dibutuhkan,” katanya.
Untuk pelaksanaan pendataan lapangan, BPS Provinsi Lampung menyiapkan sekitar 8.619 petugas lapangan nonorganik yang akan bertugas di seluruh wilayah Lampung selama periode 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
“Kami akan melakukan pendataan secara menyeluruh tanpa pengecualian. Hal ini penting agar data yang dihasilkan benar-benar lengkap dan mampu menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya,” pungkas Ahmadriswan.(*).
