Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Pembicaraan Tingkat II LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Senin (25/5/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda administratif, melainkan menjadi ruang evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memperkuat kualitas pembangunan serta pelayanan publik di Provinsi Lampung.
“Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar, namun tujuan kita tetap sama, yaitu menghadirkan pembangunan yang lebih baik dan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ujarnya.
Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung memfokuskan pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan konektivitas wilayah, penguatan ekonomi masyarakat, serta optimalisasi pelayanan publik.
DPRD Provinsi Lampung juga mencatat sejumlah capaian positif, salah satunya pertumbuhan ekonomi Lampung yang mencapai 5,28 persen. Capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi daerah tetap tumbuh secara baik dan stabil.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi DPRD, mulai dari penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga efektivitas belanja daerah agar pembangunan semakin terintegrasi dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.(*).
