Reaksi.co.id—BANDAR LAMPUNG—Komposisi anggaran Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Bandar Lampung tahun 2025 memantik sorotan tajam.
Di tengah gaung efisiensi belanja negara yang terus ditekankan Presiden Prabowo Subianto, struktur pengadaan Disdag justru memperlihatkan dominasi belanja operasional internal ketimbang penguatan langsung sektor perdagangan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), dari total pagu sekitar Rp2,63 miliar, porsi signifikan mengalir ke belanja iklan, kendaraan, serta konsumsi kegiatan. Salah satu paket terbesar adalah belanja Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan senilai Rp269 juta.
Di saat yang sama, belanja kendaraan dan operasionalnya menyedot anggaran mendekati Rp600 juta. Rinciannya, belanja modal kendaraan bermotor Rp230 juta, pemeliharaan kendaraan penumpang Rp214,6 juta, serta sewa kendaraan dinas perorangan Rp160 juta.
Angka tersebut kontras dengan belanja yang secara langsung menyentuh penguatan sarana prasarana fasilitas perdagangan, yang tercatat sekitar Rp114 juta.
Operasional Rutin Mendominasi
Tak hanya itu, belanja makan dan minum rapat maupun kegiatan lapangan mencapai sekitar Rp268 juta. Sementara belanja barang pakai habis—yang mencakup ATK dan bahan cetak lebih dari Rp250 juta. Artinya, hampir setengah miliar rupiah terserap untuk kebutuhan konsumsi dan operasional rutin.
Dari 68 paket pengadaan yang tercantum, mayoritas menggunakan metode E-Purchasing dengan sumber dana APBD. Secara administratif, pola ini transparan. Namun secara substansi, komposisinya menimbulkan pertanyaan soal prioritas.
Seorang analis tata kelola anggaran daerah menilai, pola seperti ini mencerminkan kecenderungan birokrasi yang masih berorientasi pada aktivitas internal.
“Efisiensi bukan hanya soal memangkas anggaran, tetapi menata ulang prioritas. Anggaran publik seharusnya diukur dari dampaknya terhadap stabilitas harga, perlindungan konsumen, dan penguatan pasar rakyat,” ujarnya.
Efisiensi: Narasi atau Implementasi?
Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya disiplin fiskal dan penghematan belanja negara agar anggaran benar-benar produktif. Seruan itu menekankan bahwa belanja birokrasi tidak boleh lebih dominan dibanding belanja yang berdampak langsung pada masyarakat.
Dalam konteks tersebut, alokasi Rp269 juta untuk promosi dan iklan memunculkan tanda tanya. Apakah memiliki indikator capaian yang terukur? Apakah berdampak pada peningkatan daya saing perdagangan lokal? Atau sebatas kegiatan seremonial tanpa evaluasi kinerja yang jelas?
Begitu pula dengan besarnya anggaran kendaraan dan operasional. Di tengah tantangan daya beli masyarakat dan fluktuasi harga bahan pokok, publik tentu berharap Disdag memprioritaskan program konkret: stabilisasi harga, revitalisasi pasar rakyat, pengawasan distribusi, serta pembinaan pelaku UMKM.
Uang Publik, Tuntutan Akuntabilitas
Secara nominal, Rp2,63 miliar bukan angka terbesar dalam struktur APBD. Namun setiap rupiah uang publik tetap mengandung amanat akuntabilitas.
Transparansi melalui sistem digital seperti SIRUP adalah langkah awal. Namun transparansi tanpa evaluasi efektivitas berisiko menjadi sekadar formalitas administratif.
Di tengah tuntutan efisiensi nasional dan tekanan ekonomi masyarakat, komposisi anggaran bukan hanya soal legalitas, melainkan soal keberpihakan.
Publik tidak sekadar ingin tahu berapa anggaran dibelanjakan, tetapi untuk siapa dan sejauh mana manfaatnya benar-benar kembali kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, saat dikonfirmasi belum memberikan tanggapan.(tim)
