Lampung Utara – Dugaan korupsi berjamaah pengelolaan anggaran rutin Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Tahun 2024 makin terang benderang muncul kepermukaan publik.
Permasalahan tersebut tidak main main ini bisa menghancurkan roda perekonomian masyarakat tidak hanya itu bahkan lebih parahnya lagi bisa memicu kemarahan masyarakat Lampung Utara. Apalagi dugaan korupsi ini justru di lakukan oleh lembaga yang mengelola keuangan Daerah(BPKD).
Menurut sumber media ini menyebut adanya pola pengelolaan anggaran yang tidak wajar, diduga dilakukan secara terstruktur dan melibatkan lebih dari satu pihak. Dugaan praktik berjamaah ini menguatkan kecurigaan bahwa penyimpangan bukan sekadar ulah oknum, melainkan sistem yang sengaja diciptakan untuk menggerogoti keuangan daerah.
“Dugaan korupsi harus segera di lakukan penyelidikan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan lah yang harus melakukan Lidik, disana ada (Bidang intelijen) yang memang tugasnya” ujar sumber. Sabtu (31/01/2026)
Selain itu sumber media ini menyebut anggaran rutin yang semestinya digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan publik, justru diduga dijadikan objek permainan kotor, mulai dari dugaan penggelembungan biaya, manipulasi kegiatan, hingga laporan pertanggungjawaban yang disinyalir tidak sesuai fakta lapangan.
“Ini sudah sangat mengerikan disini peran kejaksaan sangat di butuhkan untuk mengungkap aktor intelektual dugaan korupsi ditubuh BPKAD sesuai amanat undang undang, apalagi kepercayaan publik pada kejaksaan masih sangat tinggi saat ini “pungkasnya.
Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak BPKD Lampung Utara terkait mencuatnya dugaan tersebut. Sikap diam ini justru mempertebal kecurigaan publik dan memunculkan pertanyaan besar: ada apa sebenarnya di balik pengelolaan anggaran rutin 2024.
