Reaksi.co.id — Pemerintah Provinsi Lampung meraih penghargaan Terbaik II kategori Akses Penduduk terhadap Pelayanan Pendidikan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Sumatera yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bersama Kompas TV.
Lampung berada di bawah Aceh yang meraih peringkat pertama.
Penghargaan tersebut menjadi apresiasi terhadap berbagai upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan. Penilaian kategori ini tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan sekolah, tetapi mencakup sejumlah indikator, antara lain pemerataan guru, sarana pendidikan, literasi dan numerasi, partisipasi masyarakat, hingga inovasi pemerintah daerah.
Capaian itu datang ketika Pemerintah Provinsi Lampung tengah mendorong sejumlah pembenahan di sektor pendidikan.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin Thomas Amirico, pemerintah daerah mengembangkan sejumlah program untuk menjawab persoalan pendidikan, terutama terkait akses dan keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak yang menghadapi berbagai hambatan.
Mendekatkan sekolah kepada anak adalah salah satu langkah yang ditempuh untuk memperluas akses melalui SMA Pendidikan Jarak Jauh dan SMA Terbuka.
Program tersebut menyasar anak-anak yang tidak mudah mengikuti pendidikan melalui jalur reguler. Persoalan akses pendidikan memang tidak selalu disebabkan ketiadaan sekolah. Jarak, kondisi ekonomi keluarga, keadaan sosial, hingga persoalan administrasi dapat menjadi faktor yang membuat seorang anak sulit bertahan dalam sistem pendidikan.
Karena itu, pendekatan pemerintah mulai diarahkan untuk mendekatkan sistem pendidikan kepada anak-anak yang berisiko tertinggal.
Langkah lainnya dilakukan melalui RMD-Ku (Rampung Pendidikan Mendapatkan Dokumen Kependudukan). Program ini menghubungkan data pendidikan dengan administrasi kependudukan agar data anak dan lulusan semakin akurat.
Data menjadi bagian penting dalam kebijakan pendidikan. Dengan data yang lebih baik, pemerintah dapat mengetahui anak-anak yang masih tertinggal, menentukan bentuk intervensi, sekaligus mengukur efektivitas program yang telah dijalankan.
Di sisi penerimaan siswa, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) juga terus diperkuat dengan prinsip transparansi, objektivitas, akuntabilitas dan keadilan.
Sebab akses pendidikan seharusnya dimulai sejak seorang anak memperoleh kesempatan yang setara untuk masuk ke sekolah.
Bukan Sekadar Masuk Sekolah
Namun, persoalan pendidikan tidak berhenti pada bagaimana anak masuk sekolah.
Tantangan berikutnya adalah memastikan mereka memperoleh pendidikan bermutu dan memiliki jalan menuju jenjang berikutnya.
Capaian 284 siswa kelas XII SMAN 14 Bandar Lampung yang pada 2026 diterima di berbagai perguruan tinggi negeri, misalnya, menjadi salah satu gambaran bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari angka kelulusan.
Sekolah harus mampu membuka jalan bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik.
Arah serupa terlihat dalam pengembangan Program Kelas Migran Vokasi. Melalui program ini, siswa tidak hanya dipersiapkan memperoleh ijazah, tetapi juga dibekali keterampilan serta kemampuan bahasa asing agar memiliki peluang memasuki pasar kerja internasional.
Pendidikan dengan demikian mulai ditempatkan dalam konteks yang lebih luas: sebagai jembatan menuju perguruan tinggi, dunia kerja, kewirausahaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pendidikan Bertemu Dunia Industri
Kolaborasi antara pendidikan dan dunia usaha juga mulai diperkuat.
Program Green School PGE Ulubelu, misalnya, memperkenalkan siswa pada isu lingkungan, energi, teknologi dan dunia industri.
Model semacam ini membuat pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas. Siswa diperkenalkan dengan persoalan nyata di lingkungan sekitar sekaligus dengan kebutuhan dunia kerja.
Pada akhirnya, kualitas pendidikan akan diuji bukan hanya melalui angka di atas kertas, tetapi dari kemampuan lulusan menghadapi kehidupan setelah sekolah.
Jangan Berhenti di Penghargaan
Penghargaan dari Kemendagri tersebut tentu layak diapresiasi. Namun, penghargaan seharusnya bukan menjadi garis akhir.
Masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan.
Akses pendidikan perlu terus diperluas. Anak-anak yang putus sekolah harus ditemukan dan dikembalikan ke sistem pendidikan. Kualitas literasi dan numerasi perlu ditingkatkan. Pemerataan dan kualitas guru harus diperkuat. Sarana pendidikan harus semakin merata.
Yang tidak kalah penting, lulusan harus memiliki akses yang lebih besar menuju perguruan tinggi maupun dunia kerja.
Sebab bagi sebagian besar anak Lampung, penghargaan pemerintah daerah mungkin bukan sesuatu yang mereka pikirkan.
Yang mereka butuhkan jauh lebih sederhana kesempatan.
Kesempatan untuk tetap sekolah ketika ekonomi keluarga sulit. Kesempatan mendapatkan guru yang berkualitas. Kesempatan belajar di sekolah yang layak. Kesempatan masuk perguruan tinggi. Dan kesempatan memperoleh keterampilan yang dapat mengubah masa depan.
Karena itu, ukuran keberhasilan pendidikan Lampung pada akhirnya bukan seberapa banyak penghargaan yang diterima pemerintah.
Melainkan seberapa banyak anak Lampung yang kehidupannya berubah karena mendapatkan pendidikan yang layak.
Penghargaan Terbaik II boleh menjadi kabar baik.
Tetapi pekerjaan belum selesai. Lampung tidak cukup hanya mendapatkan penghargaan. Lampung harus membuktikan bahwa penghargaan itu benar-benar dirasakan anak-anaknya. (Red)
