Jakarta – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur meski dihadapkan pada keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah menjalin kerja sama pembiayaan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI untuk mendukung peningkatan dan pemeliharaan 17 ruas jalan kabupaten.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Pinjaman Daerah yang dilakukan oleh Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, Muhammad Yusrizal, S.T., di Kantor PT SMI, Jakarta.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Dra. Intji Indriati, M.H., unsur pimpinan DPRD, serta jajaran kepala perangkat daerah terkait. Kehadiran seluruh unsur pimpinan daerah menjadi bukti kuatnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menghadirkan solusi pembiayaan pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan.
Bupati Hamartoni Ahadis menegaskan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur jalan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, kondisi fiskal yang terbatas tidak boleh menjadi penghambat pembangunan.
“Peningkatan kualitas jalan menjadi prioritas karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, kita harus menghadirkan terobosan agar pembangunan tetap berjalan. Dukungan pembiayaan dari PT SMI menjadi solusi strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di Lampung Utara,” ujar Hamartoni.
Melalui skema pembiayaan tersebut, pemerintah berharap perbaikan 17 ruas jalan dapat segera direalisasikan sehingga mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, menekan biaya transportasi, serta membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat menuju pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Kerja sama dengan PT SMI juga mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam memanfaatkan instrumen pembiayaan yang legal, terukur, dan bertanggung jawab untuk mendukung pembangunan daerah. Langkah ini diharapkan menjadi akselerator pemerataan infrastruktur sekaligus memperkuat daya saing daerah menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan dimulainya proses pembiayaan tersebut, masyarakat kini menaruh harapan besar agar pelaksanaan proyek berjalan tepat waktu, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga Lampung Utara.
Tim pwri
