REAKSI.CO.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) akan menjadi instrumen utama dalam memperkuat hilirisasi komoditas pangan di desa sekaligus memperpendek rantai distribusi yang selama ini dinilai belum efisien.
Menurut Gubernur, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha penyalur kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mampu menciptakan nilai tambah bagi hasil pertanian masyarakat.
“KDMP di Provinsi Lampung akan kita gunakan untuk melakukan hilirisasi. Koperasi bukan hanya menyalurkan sembako, tetapi menjadi instrumen untuk menghilirkan komoditas desa, mengembangkan UMKM, sekaligus memperkuat jalur distribusi,” ujar Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat menjadi keynote speaker pada Lampung Post Executive Forum Jilid III bertema Koperasi Merah Putih sebagai Motor Ekonomi Desa dan Pilar Distribusi Pangan Nasional di Ruang Krui Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, Selasa (21/7/2026).
Forum yang diselenggarakan Lampung Post tersebut menghadirkan Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Pangan Prayudi Syamsuri, Asisten Deputi Restrukturisasi dan Revitalisasi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Kementerian Koperasi Ruli Nurdina Sari, para kepala daerah se-Lampung, pimpinan BUMN, pelaku koperasi, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan.
Gubernur Mirza menjelaskan, pembentukan KDMP dilatarbelakangi kebutuhan untuk memperbaiki tata niaga komoditas yang selama ini menyebabkan tingginya biaya distribusi dan mengurangi pendapatan petani. Kondisi tersebut membuat sebagian besar nilai ekonomi justru berpindah ke luar daerah sebelum kembali ke masyarakat dalam bentuk produk dengan harga lebih mahal.
Ia mencontohkan komoditas beras di Lampung yang diproduksi di berbagai sentra pertanian, namun masih harus melalui rantai distribusi panjang sebelum kembali dipasarkan kepada masyarakat. Akibatnya, biaya transportasi dan distribusi turut membentuk harga jual yang pada akhirnya membebani petani dan konsumen.
Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas jagung. Sebagian besar jagung basah dari sentra produksi masih dikirim ke industri pengolahan di luar daerah atau wilayah lain di Lampung, sehingga petani turut menanggung biaya pengangkutan kadar air yang sebenarnya dapat ditekan apabila proses pengeringan dilakukan di dekat lokasi produksi.
“Daerah penghasil jagung justru masih membeli produk pakan maupun ayam dengan harga lebih tinggi. Ini yang harus kita perbaiki melalui hilirisasi di desa,” katanya.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong hilirisasi komoditas pangan melalui Program DesaKu Maju yang dipadukan dengan penguatan KDMP. Melalui skema tersebut, proses pengeringan hasil panen, penggilingan padi, produksi pakan, hingga pengolahan berbagai komoditas diharapkan dapat dilakukan langsung di desa sehingga nilai tambah dapat dinikmati masyarakat setempat.
Menurut Gubernur, Lampung memiliki potensi besar sebagai salah satu daerah penghasil utama padi, jagung, singkong, kopi, dan berbagai komoditas perkebunan lainnya. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan nilai ekonomi maksimal karena sebagian besar produk masih dijual dalam bentuk bahan baku.
Ia menambahkan, koperasi nantinya akan mengelola berbagai unit usaha, mulai dari pengoperasian dryer, rice milling unit, pabrik pakan, hingga usaha turunan berbasis komoditas pangan. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi lokasi produksi, tetapi juga pusat pengolahan dan distribusi hasil pertanian.
Selain hilirisasi, KDMP juga diproyeksikan menjadi penghubung bagi pengembangan UMKM berbasis komoditas lokal. Melalui koperasi, pemerintah akan mendorong pengelompokan (clustering) UMKM berdasarkan komoditas unggulan desa, yang kemudian diperkuat dari sisi kemasan, merek, pemasaran, hingga distribusi agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Gubernur Mirza meyakini perputaran ekonomi di desa akan meningkat signifikan seiring bertambahnya pendapatan masyarakat dan berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis koperasi. Menurutnya, peningkatan daya beli masyarakat harus diikuti dengan ketersediaan produk lokal agar manfaat ekonomi tetap berputar di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Prayudi Syamsuri, mengatakan Koperasi Desa Merah Putih dibentuk untuk menjawab berbagai persoalan distribusi pangan yang selama ini menyebabkan tingginya biaya logistik dan menekan kesejahteraan petani.
“Kalau kita bicara pangan, kita tidak hanya berbicara produksi, tetapi juga distribusi sampai ke meja konsumen. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menyelesaikan persoalan distribusi pangan nasional,” ujar Prayudi.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat menyiapkan KDMP sebagai simpul berbagai layanan ekonomi desa. Selain menjadi gerai sembako, koperasi juga akan diperkuat sebagai agen pupuk bersubsidi, pangkalan LPG 3 kilogram, penyalur beras SPHP, penyalur bantuan sosial, hingga pemasok bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Prayudi, hingga saat ini lebih dari 83 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum di seluruh Indonesia. Tahap selanjutnya adalah memastikan koperasi tersebut menjalankan kegiatan usaha secara produktif melalui penguatan sumber daya manusia, pendampingan, serta kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Restrukturisasi dan Revitalisasi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Kementerian Koperasi, Ruli Nurdina Sari, menyebut Lampung menjadi salah satu provinsi dengan perkembangan pembentukan KDMP yang cukup baik. Seluruh perkembangan kelembagaan, legalitas, hingga aktivitas koperasi kini dipantau melalui Sistem Informasi Koperasi Desa (Siskopdes).
Dalam forum tersebut, Gubernur Mirza juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah koperasi dan pemerintah daerah yang dinilai berhasil mempercepat pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Lampung.
Pada kategori KDMP Rintisan Terbaik, peringkat pertama diraih KDMP Pulung Kencana, Kabupaten Tulang Bawang Barat, disusul KDMP Bumisari, Kabupaten Lampung Selatan, dan KDMP Nuar Maju, Kabupaten Way Kanan.
Sementara kategori Pemerintah Daerah Terbaik Percepatan Pembentukan KDMP diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
Adapun pada kategori Koperasi Sehat, penghargaan diberikan kepada KSPPS BMT Surya Abidi Riyanto dari Lampung Tengah, KSP Kopdit Gentiaras dari Pringsewu, serta Kopdit Mekar Sai dari Bandar Lampung.
Melalui penguatan Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Provinsi Lampung berharap rantai distribusi pangan dapat dipersingkat, biaya logistik ditekan, dan nilai tambah komoditas pertanian dinikmati langsung oleh masyarakat desa. Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM, menciptakan lapangan kerja baru, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung secara berkelanjutan.(*).
