Lampung Utara-Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kabupaten Lampung Utara berlangsung meriah. Namun di tengah gegap gempita perayaan tersebut, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Lampung Utara mengingatkan agar momentum delapan dekade perjalanan daerah tidak berhenti pada seremoni dan pesta tahunan semata.
Ketua Umum PC PMII Lampung Utara, Feny Sri Ayu, menegaskan bahwa usia 80 tahun merupakan fase kematangan sebuah daerah yang seharusnya tercermin dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar kemeriahan acara perayaan.
“Usia 80 tahun adalah usia yang matang. Sudah seharusnya kemajuan daerah tidak hanya terlihat dari perayaan yang meriah, tetapi dari kualitas hidup masyarakat yang semakin baik,” tegas Feny dalam pernyataan sikap memperingati HUT ke-80 Kabupaten Lampung Utara, Minggu (14/6/2026).
Menurut PMII, masih banyak persoalan mendasar yang hingga kini menjadi keluhan masyarakat. Infrastruktur jalan rusak di sejumlah kecamatan disebut masih menjadi masalah utama yang menghambat aktivitas ekonomi warga, memperlambat mobilitas, hingga menyulitkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Selain jalan rusak, PMII juga menyoroti persoalan drainase yang belum optimal, minimnya penerangan jalan umum, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah yang dinilai masih terasa di berbagai pelosok Daerah.
“Delapan puluh tahun bukan waktu yang singkat. Pembangunan tidak boleh lagi berjalan setengah hati atau hanya terpusat di wilayah tertentu. Masyarakat di seluruh pelosok Lampung Utara berhak merasakan hasil pembangunan yang sama,” ujarnya.
Tak hanya menyinggung infrastruktur, PMII turut menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran daerah. Organisasi mahasiswa tersebut meminta pemerintah memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan bukan sekadar memenuhi target administrasi.
PMII juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Menurut mereka, pemuda, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil harus diberi ruang untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan publik.
“Rakyat tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan. Mereka harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan Daerah,” tegasnya.
Sebagai organisasi kader dan gerakan sosial, PMII menyatakan siap menjadi mitra kritis pemerintah. Dukungan akan diberikan terhadap program yang berpihak kepada kepentingan rakyat, namun kritik akan tetap disampaikan apabila kebijakan dinilai tidak menjawab kebutuhan masyarakat.
Bagi PMII, HUT ke-80 Kabupaten Lampung Utara harus menjadi alarm perubahan sekaligus titik evaluasi besar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan yang merata dan berkeadilan.
“Lampung Utara tidak cukup hanya bangga dengan sejarah panjangnya. Yang lebih penting adalah bagaimana sejarah itu diterjemahkan menjadi kemajuan yang nyata, berkeadilan, dan dirasakan seluruh rakyat,” pungkas Feny.(Red)
