REAKSI.CO.ID – Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung yang mengalokasikan hibah lebih dari Rp35 miliar kepada instansi vertikal, yakni Kejaksaan Tinggi dan sejumlah Kejaksaan Negeri, menjadi perhatian publik di tengah kondisi fiskal daerah yang disebut sedang menghadapi tekanan.
Isu ini mengemuka setelah adanya informasi terkait penganggaran hibah dalam APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026. Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut perlu disertai penjelasan yang komprehensif agar tidak menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat.
Sorotan pada Penentuan Prioritas Anggaran. Ketua Jaringan Penggiat Sosial Indonesia (JPSI), Ichwan, menyampaikan bahwa publik memiliki kepentingan untuk memahami arah kebijakan tersebut, khususnya dalam konteks penentuan prioritas belanja daerah.
Menurutnya, di tengah berbagai kebutuhan pembangunan yang masih berjalan, setiap alokasi anggaran perlu memiliki dasar pertimbangan yang jelas dan terukur.
“Transparansi menjadi penting agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat dari setiap kebijakan anggaran,” ujarnya.
Konteks Fiskal dan Pembiayaan Daerah
Sejumlah informasi menyebutkan bahwa Pemprov Lampung juga tengah menghadapi kebutuhan pembiayaan pembangunan, termasuk melalui skema pinjaman daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp1 triliun untuk mendukung program infrastruktur.
Dalam kerangka tersebut, kebijakan hibah menjadi bagian dari diskursus publik terkait konsistensi antara kondisi fiskal dan alokasi belanja.
Pengamat kebijakan publik dan ketua JPSI menilai bahwa dalam situasi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah umumnya dituntut untuk memprioritaskan belanja yang berdampak langsung, menjaga keseimbangan antara kebutuhan rutin dan pembangunan, memastikan efektivitas penggunaan anggaran
Sejalan atau tidak dengan imbauan nasional. Dapat dilihat publik di tingkat nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam memberikan hibah kepada instansi vertikal, khususnya aparat penegak hukum.
Imbauan tersebut dimaksudkan untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan menghindari potensi persepsi konflik kepentingan.
Dalam konteks ini, kebijakan di daerah diharapkan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta keselarasan dengan arah kebijakan nasional.
Respons publik adalah harapan atas keterbukaan. Sejumlah warga menyampaikan pandangan yang pada intinya menekankan pentingnya keterbukaan informasi.
Fendi, warga Lampung Tengah, berharap kebijakan anggaran dapat dijelaskan secara rinci kepada masyarakat.
> “Kalau ada penjelasan yang utuh, masyarakat bisa memahami pertimbangannya, apalagi kebutuhan di lapangan masih banyak,” ujarnya.
Romi, warga Way Kanan, menilai komunikasi publik menjadi kunci agar kebijakan tidak menimbulkan penafsiran yang beragam.
“Penjelasan yang terbuka akan membantu masyarakat melihat arah kebijakan pemerintah,” katanya.
Sementara itu, Yusuf, warga Tulang Bawang, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.
“Yang utama adalah kejelasan tujuan dan manfaatnya, sehingga bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” ucapnya.
Peran DPRD dan Kebutuhan Klarifikasi.
DPRD Provinsi Lampung diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan tersebut, termasuk dalam proses perencanaan dan penganggaran.
Sejumlah kalangan juga mendorong adanya penjelasan resmi dari pemerintah daerah terkait Dasar hukum pemberian hibah, tujuan dan urgensi program dan dampak yang diharapkan bagi masyarakat
Hingga saat ini, belum terdapat keterangan resmi yang menjelaskan secara rinci latar belakang kebijakan tersebut.
Sebagai catatan, perhatian publik terhadap kebijakan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dalam situasi fiskal yang dinamis, kejelasan arah kebijakan dan komunikasi yang terbuka menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik. (one)
