REAKSI.CO.ID — Pemerintah pusat dan daerah mulai mengakselerasi program perumahan rakyat di Lampung dengan mengandalkan kolaborasi lintas sektor dan dukungan pembiayaan berskala besar.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Gubernur Lampung menegaskan komitmen tersebut dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Gedung Parona, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026).
Forum ini mempertemukan kementerian, lembaga, perbankan, hingga pelaku usaha dalam satu skema terpadu untuk mempercepat penyediaan hunian layak, sekaligus mendorong roda ekonomi daerah. Pemerintah mengandalkan sejumlah instrumen pembiayaan utama, mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), hingga Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Secara nasional, anggaran FLPP pada 2026 diproyeksikan mencapai sekitar Rp28 triliun, dengan target pembiayaan ratusan ribu unit rumah subsidi. Lampung menjadi salah satu daerah prioritas dengan alokasi ribuan unit rumah, didukung kombinasi dana APBN, APBD, serta kredit perbankan.
“Rumah layak huni bukan sekadar kebutuhan dasar, tapi fondasi kesejahteraan,” kata Gubprov Lampung Rahmad Mirzani Djausal.
Gubernur Provinsi Lampung juga menyebut, program bedah rumah di Lampung melonjak tajam dari sekitar 2.300 unit menjadi 10 ribu unit pada tahun ini sebuah lonjakan yang diklaim sebagai respons atas kebutuhan mendesak masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, dibalik optimisme tersebut, persoalan struktural masih membayangi. Data menunjukkan sekitar 146.500 rumah tangga di Lampung belum memiliki rumah sendiri. Lebih jauh, sekitar 647 ribu unit rumah masih tergolong tidak layak huni angka yang mencerminkan backlog perumahan yang belum terselesaikan selama bertahun-tahun.
Kepala BPS RI mencatat, di tengah tekanan tersebut, ekonomi Lampung justru tumbuh 5,58 persen pada Triwulan I 2026 tertinggi dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan ini ditopang sektor pertanian, industri pengolahan, dan konsumsi rumah tangga.
Program perumahan dinilai dapat menjadi pengungkit tambahan. Selain menyediakan hunian, proyek ini berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, menggerakkan industri bahan bangunan, hingga memperluas aktivitas UMKM di sektor konstruksi.
Meski demikian, efektivitas penyaluran dana dan ketepatan sasaran tetap menjadi sorotan. Dengan nilai bantuan BSPS berkisar Rp20 juta hingga Rp40 juta per unit dan total anggaran yang mencapai miliaran rupiah setiap tahun, pengawasan menjadi krusial untuk memastikan program benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
Kolaborasi lintas sektor kini menjadi taruhan. Di satu sisi, pemerintah menargetkan percepatan pengurangan backlog. Di sisi lain, publik menanti apakah gelontoran dana besar ini mampu menjawab persoalan klasik perumahan rakyat atau justru kembali terjebak dalam siklus program ambisius yang tak sepenuhnya menyentuh akar masalah. (Hanif)
