Reaksi Lampung Utara — Kejaksaan Negeri Lampung Utara resmi menetapkan Kepala Desa Kedaton, Kecamatan Abung Tengah, berinisial H.M. sebagai tersangka korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Modusnya telanjang, mark-up dan fiktif, selama 3 tahun berturut-turut. Kamis (7/5/2026)
Bongkar Pola Maling Anggaran: Dari Jalan Lapen Sampai Kambing Gaib
Kasi Pidsus Kejari Lampura, Gede Maulana, membedah boroknya satu per satu:
Tahun 2022: Rugi Rp106.537.360 Uang raib di pos: rehab jalan lapen, operasional LPM, kegiatan keagamaan, Linmas, dan yang paling sadis pengadaan hewan kambing.
Tahun 2023: Rugi Rp179.167.500
Tahun Paling Rakus Pola makin brutal. Jalan lapen, rehab polindes, pembinaan karang taruna, kegiatan kebudayaan, keagamaan, Linmas , dicairkan tapi tak dikerjakan. Proyek cuma ada di laporan pertanggungjawaban. Warga Kedaton dibohongi dua kali, duitnya hilang, pembangunannya nol.
Tahun 2024: Rugi Rp162.441.250
Jalan onderlagh dibangun, tapi volumenya dikurangi. Cornya ditipiskan, duit selisihnya masuk kantong. Ini namanya mark-up volume.
Total Kerugian Negara: Rp448.146.110 berdasarkan LHP PPKN Inspektorat Lampura No: 700.1.2.3/22/03.6-LU/KN/2026 tertanggal 6 Februari 2026.
“Ada yang bersifat mark-up dan ada yang bersifat fiktif,” tegas Gede Maulana.
Diam 3 Tahun, Pengawasan Kemana?
Pertanyaan paling panas, kok bisa 3 tahun berturut-turut bobol tanpa ketahuan? Dari 2022 sampai 2024, dana untuk Linmas, karang taruna, LPM, kegiatan agama semua yang harusnya menyentuh warga justru jadi ladang bancakan.
Ini tamparan untuk Inspektorat, Camat Abung Tengah, dan pendamping desa. Dana desa cair miliaran, tapi pengawasannya kalah tebal dari laporan fiktif setebal bantal.
Kasi Intel Kejari Lampura, Ready Mart Handry Royani, menyebut penetapan tersangka H.M. didasari Surat TAP-01/L.8.13/05/2026 setelah penyidik kantongi dua alat bukti cukup
Sinyal Keras: Siapa Lagi yang Ikut Menikmati?
Penetapan H.M. baru babak pertama. Publik kini menanti siapa lagi yang ikut nikmati aliran Rp448 juta itu? Bendahara? TPK? Atau pihak lain di atas desa?
Kasus Kades Kedaton ini jadi bukti Dana Desa tanpa pengawasan ketat cuma jadi ATM pribadi. Rompi Pink H.M. adalah peringatan untuk 232 kades lain di Lampung Utara. (Tim PWRI)
