REAKSI.CO.ID—– Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui program atau kegiatan dan potensi pariwisata Provinsi Lampung hanya menghasilkan 12 juta rupiah per tahunnya, hal itu tercatat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA 2024 yang saat itu sudah dipimpin oleh Kepala Dinas Bobby Irawan yang dilantik sejak tahun 2022 lalu, Minggu (13/7/25).
Sedangkan untuk seluruh anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Lampung mencapai Rp22.436.340.424 per tahunnya dengan rincian yaitu belanja pegawai menghabiskan hingga delapan miliar atau tepatnya Rp8.227.882.724.
Selain membenarkan habisnya anggaran Festival Krakatau 2025 yang mencapai sekitar Rp 652,245,000. Kadis Bobby juga menjelaskan isi anggaran dinasnya. “Kelihatannya memang besar tapi disitu juga ada anggaran belanja pegawai termasuk PPPK dan anak honorer” ujarnya.
Dikutip dari DPA-SKPD TA 2024. Belanja barang dan jasa Disparekrafprov Lampung menghabiskan Rp12.573.338.700, belanja hibah menghabiskan hampir 1 miliar tepatnya Rp781.720.000, belanja modal peralatan dan mesin Rp648.079.000,, belanja modal gedung dan bangunan Rp205.320.000.
Disisi lain, Bobby Irawan sempat mengatakan tanpa memperjelas jumlah besaran tunjangan kinerja seorang pejabat tertinggi pada Disparekrafprov Lampung yaitu Kepala Dinas (Kadis) dari kisaran 20 juta rupiah hingga 25 juta rupiah per bulannya. “ya, sekitar segitulah” singkat Kadis pada awak media, Kamis (10/7).
Sepekan lalu, Gubernur Provinsi Lampung Rahmat Mirzani sukses menutup gelaran acara Festival Krakatau ke 34 dalam gelaran Malam Pesona Kemilau K-Fest Tahun 2025 di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung pada Minggu Malam (6/7).
Kadis Bobby menjelaskan kembali, Disparekraf Provinsi Lampung yang menjadi pelaksana kegiatan gelaran seremonial yang hampir serupa tiap tahunnya seperti Festival Krakatau 2025 yang digelar dari tanggal 1-6 Juli dan diisi dengan berbagai kegiatan tersebut diduga menghabiskan anggaran hampir 1 miliar rupiah namun tanpa ada hasil pendapatan pada Pemerintah Provinsi Lampung.
“Ya gak ada kalo ke Pemerintah Provinsi tapi ini berdampak untuk Kota dan Kabupaten Lampung, kita hanya melakukan promosi budaya dan menarik sebanyak mungkin masyarakat untuk hadir”pungkasnya. (Hanif)
