REAKSI.CO.ID—–Anggota Pansus DPRD Lampung Selatan untuk DOB Kabupaten Bandar Negara, Jenghis Khan Haikal meminta saran kepada pihak BPN, langkah apa yang terbaik untuk menelusuri aset-aset yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, seperti sebagai bakal lahan pusat pemerintahan DOB Kabupaten Bandar Negara. Karena menurut Jenghis, masih banyak lahan yang dikuasai oleh swasta namun tidak termanfaatkan secara produktif.
“Disini, kepada BPN Lampung Selatan tentunya sangat paham konsekuensi atas lahan yang dikuasai namun tidak dimanfaatkan secara produktif, atau istilahnya lahan tidur. Kami di pansus berpikir, memang ada regulasi yang mengatur bahwa untuk waktu tertentu lahan tidur, lahan yang dibiarkan saja, akan diambil alih oleh pemerintah,” ungkap Jenghis Khan Haikal dalam rapat dengar pendapat (RDP) pansus DOB Kabupaten Bandar Negara bersama BPKAD dan BPN Lampung Selatan di ruang Banggar DPRD, Selasa 6 Mei 2025.
Untuk diketahui, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung Selatan tentang pemekaran DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Bandar Negara gelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan terkait dengan adanya informasi aset tanah seluas 20 hektare di Desa Wauhuwi Kecamatan Jatiagung berdasarkan SK Gubernur Lampung tahun 1990, di ruang Banggar DPRD, Selasa 6 Mei 2025.
Berdasarkan informasi tersebut, pansus berpandangan bahwa aset tanah tersebut akan menjadi ideal dipersiapkan sebagai bakal lahan pusat pemerintahan DOB Kabupaten Bandar Negara. Ketua pansus DOB, Waris Basuki dalam RDP tersebut meminta baik kepada BPKAD maupun BPN untuk turut menelusuri kebenaran informasi aset tanah itu yang bisa dimanfaatkan sebagai bakal lahan pusat perkantoran DOB Kabupaten Bandar Negara.
Turut hadir dalam RDP, Ketua Pansus Waris Basuki (Gerindra), Wakil Ketua Pansus Agus Sartono (PAN), sekretaris pansus Hendri Gunawan (PDIP), anggota Samsul H Suhartono (PDIP), Sidik Maryanto & Pramadji (Golkar), Sutaji Abdullah & Hamdani (PKB), Jenghis Khan Haikal & Ayu Kumalasari (Demokrat) dan Kasmani (PKS).
