REAKSI.CO.ID—–Lima orang tersangka dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat hak milik (SHM) telah dijatuhi hukuman oleh majelis hakim atas perkara pemalsuan sertifikat tanah di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan beberapa waktu lalu.
Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika melalui Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad di Bandarlampung menyampaikan kelima tersangka Soejatno yang merupakan oknum pensiunan Polri dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun delapan bulan. Tersangka Sahrun seorang Kades dijatuhi hukuman selama satu tahun dan empat bulan, dan tersangka Sayuto seorang camat dijatuhi hukuman selama satu tahun dan dua bulan penjara.
“Untuk tersangka Feri Budi Mulia seorang pegawai BPN dijatuhi hukuman selama dua tahun dan tersangka Ricky Arsyad seorang notaris dijatuhi hukuman selama dua tahun dan enam bulan penjara. Hasil putusan kota konfirmasi bersama pengadilan,” kata Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika melalui Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Jum’at (14/4/23).
24 Ribu KK Akan Terima Bantuan Beras dari Baznas Kota Bandar Lampung
Lima orang tersangka dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat hak milik (SHM) yang melibatkan oknum pensiunan polisi, kades, Satpol PP, notaris, dan pegawai BPN telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Lampung Selatan.
“Kelimanya sudah menjalani persidangan dan sudah dijatuhi hukuman oleh hakim yang menyidangkan,” kata Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika melalui Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad.
Sebelumnya, polisi telah menangkap kelimanya atas perkara tindak pidana pemalsuan SHM pada tanah seluas 10 hektare di Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, Lampung.
DPRD Kota Metro Gelar Pengajian Rutin Saat Bulan Suci Ramadhan
Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juni 2020 lalu. Saat itu, tersangka yang merupakan pensiunan Polri menjualkan objek tanah seluas 10 hektare yang berada di Desa Malang Sari, Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan dokumen pendukung kepemilikan yang diduga palsu.
Dokumen tersebut dibuatkan oleh tersangka Sahrun selaku Kades Gunung Agung, Lampung Timur. (Red)
