News  

Proyek PUPR Daerah Irigasi Way Sekampung Sub Punggur Nilai 79 Milyar Diduga Gunakan Tambang Pasir Ilegal

IMG 20220527 WA0184 e1653654780522 Proyek PUPR Daerah Irigasi Way Sekampung Sub Punggur Nilai 79 Milyar Diduga Gunakan Tambang Pasir Ilegal

INFOSOSIAL.ID–Proyek Peningkatan Daerah Irigasi Way Sekampung (Sub DI. Punggur Utara) Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur (IPDMIP) Tahap I dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada satuan kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Mesuji-Sekampung diduga menggunakan bahan baku pasir dari tambang ilegal.

Informasi yang dihimpun Infososial.id, proyek yang dimulai sejak Juni 2021,
pagu Rp110,767 miliar, nilai HPS Paket Rp109,458 miliar dan dimenangkan oleh PT Bangun Kencana Jaya beralamat Desa Sukajaya, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan dengan nilai kontrak Rp79,795 miliar.

Proyek Peningkatan Daerah Irigasi Way Sekampung diduga menggunakan dari tambang ilegal yang ada di Sepanjang aliran Sungai Way Seputih. Padahal sebelumnya ratusan lokasi tambang pasil ilegal itu disegel Polres Lampung Tengah sejak November 2021 lalu.

Guru Tanpa Gaji Sebab SK dari Tahun 2021 Tak Terbit ‘Ngadu’ ke DPRD Kota Lampung

Polres Lampung Tengah tidak sedikit mengamankan puluhan sopir dan mobil truk angkutan termasuk pasir hingga alat berat guna menambang pasir ilegal yang menjadi bahan baku utama pembuatan beton Rea dy Mix atau Beton Pracetak.

“Ada ratusan penambang pasir di sepanjang aliran sungai Way Seputih itu ilegal, mulai dari yang besar hingga yang kecil. Semua disegel Polisi sejak November 2021 lalu,” kata salah satu penambang pasir di Lampung tengah.

IMG 20220527 WA0174 e1653654676953 1 Proyek PUPR Daerah Irigasi Way Sekampung Sub Punggur Nilai 79 Milyar Diduga Gunakan Tambang Pasir Ilegal

“Sekarang udah ada belasan yang aktif lagi, terutama yang punya dekengan meski ilegal. Mereka kini menyumplai pasir ke proyek irigasi itu. Yang kami heran, sopir-sopir pengirim pasir ditangkap dengan alasan ilegal, tapi penampungnya tidak dan kami boleh aktif kembali menambang asal bayar Rp15 juta sebulan, mending kami bayar ke negara saja urus ijin, biar jelas,” katanya.

Polisi ‘Dor’ Spesialis Curanmor di 8 TKP Berbeda di 4 Kabupaten Wilayah Lampung

Menurutnya, ratusan sopir angkutan truk tambang pasir sedang melakukan persiapan untuk unjukrasa melakukan protes terhadap kebijakan tebang pilih, dan syarat kepentingan tersebut. Karena mereka menduga ada permainan untuk penambang-penambang ilegal yang di back-up aparat justru tak tersentuh.

“Proyek itu membutuhkan ribuan kubik pasir untuk beton Rea dy Mix atau Beton Pracetak. Waktu itu kita sudah siap unjuk rasa, tapi oleh tokoh tokoh masih diredam. Tapi jika terus begini kita akan bereaksi.”ujarnya.

Informasi menyebutkan pengerjaan mega proyek peningkatan irigasi itu, kini sudah sampai di wilayah Seputih Raman, Lampung Tengah. Terkait penggunaan bahan baku pasir dari lokasi tambang ilegal itu juga sempat di protes Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) LPKN Center Lampung Tengah, dengan alamat Kota Gajah.

Mereka menyebut bahwa dalam menggunakan bahan baku dari tambang ilegal itu melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batu bara, menyebutkan bahwa yang di pidana adalah setiap orang yang menampung / pembeli, Pengangkutan, Pengolahan dan lain – lain bagi yang melanggar maka sanksi Pidana Penjara Maksimal 5 Tahun dan / Atau Denda uang Sampai Rp.100 miliar.

Guna Mupuk Semangat Bela Negara, Koramil 410-01 Panjang Laksanakan Pembinaan Pramuka

LPKN menyatakan bahwa penambangan Pasir di Lampung Tengah yang tidak disertai izin penambang Galian C, yang ada di seluruh Lampung Tengah telah ditutup oleh Polres setempat hingga dilakukan pemasangan garis polisi pada Alat Berat dan penahanan unit kendaraan truk sebagai pengangkut pasir llegal itu.

Terkait lokasi khusus dengan rangkaian peralatan yang ditujukan untuk pembuatan beton Ready Mix atau beton Pra cetak atau lebih dikenal dengan istilah Batching Plant di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

LKPKN menyebutkan bahwa PPK (Penjabat Pembuat Komitmen) menyebutkan bahwa proyek pembuatan beton Rea dy Mix atau Beton Pracetak tidak dibenarkan menerima tambang mineral pasir ilegal.

“Kami sudah surati PPK, kontraktor, hingga Kapolda Lampung, terkait masalah tersebut,” kata pengurus LPKN, Ahmad Fatori dan Ardia Sumarsono.

Tim masih melakukan penyusuran di lokasi tambang pasir, dan pengerjaan proyek. Dan melakukan upaya konfirmasi kepada pihak pemenang tender atau rekanan PT Bangun Kencana Jaya, di Lampung Selatan.

Dengan adanya berita ini tim media akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak Aparat Penegak Hukum dan Dinas terkait. (Tim)

Tinggalkan Balasan