Penulis :
Hanif selaku Jurnalis Provinsi Lampung
FENOMENA antrean dan kelangkaan beberapa bulan terakhir ini sejak melesatnya harga minyak goreng dan hampir seluruh daerah di Indonesia menjadi pemandangan yang lumrah.
“Saya sudah antri lebih dari dua jam ini sudah mau Magrib, mau beli minyak goreng satu dus,” ujar salah satu pembeli Soleha kepada awak media. Senin (14/2/22).
Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi juga pernah mengunjungi Provinsi Lampung terkait susahnya masyarakat mencari minyak goreng sesuai harga yang dijanjikan pemerintah Rp 14.000 per liter.
Baca Juga: Sambut HUT Provinsi Lampung, ESI dan Dispora Gelar E-Sport
Seorang emak-emak sempat menemui dan memarahi Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi ketika sidak kelangkaan minyak goreng di Pasar Pasir Gintung, Kota Bandarlampung, Kamis pagi (24/2/2022).
“Tolong di Lampung, banyak perempuan yang pingsan gara-gara minyak goreng (antrean),” ujar emak-emak bernama Tina dengan nada tinggi dan menunjuk-nunjuk emosi.
Sang emak-emak kemudian mengatakan jangan sampai warga Lampung mati di lumbung padi. Lampung memiliki kebun sawit dan sejumlah pabrik penghasil minyak goreng tapi sekarang langka.
Dia minta Muhammad Lutfi jangan sampai bulan puasa nanti minyak goreng masih sulit didapatkan. Mendag minta bersabar, dia sedang mengatasinya.
Baca Juga: Kemenag Tulangbawang Barat Serahkan Beasiswa Berprestasi dari Baznas
Kemudian, Secara kesatria Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi memohon maaf karena tidak dapat mengontrol harga minyak goreng dan mengakui kekalahan melawan kartel mafia perlu diapresiasi pada hari Kamis (17/3/22).
Akan tetapi hal ini seperti menelanjangkan diri didepan para kartel mafia, ini merupakan kabar buruk untuk aparatur negara yang diberi amanah undang-undang untuk untuk mengelola kebutuhan rakyat.
Tepat 2 hari lalu juga, Mendag M Lutfi mengungkapkan asal subsidi adalah dari hasil ekspor minyak goreng atau CPO itu sendiri. Jauh sebelumnya juga pemerintah telah mengumumkan minyak goreng telah diguyur subsisdi sebesar 7,6 miliar dan semua kebutuhan cukup untuk 6 bulan tetapi kemudian Mendag M Lutfi datang membawa bendera putih.
Kemudian pertanyaannya kenapa negara bisa kalah sama mafia?. Apakah kalah karena takut? Apakah karena ada hutang budi dan kelak akankah sampai Ibu Kota Nusantara dimafiakan juga, lalu apakah dengan meminta maaf dapat menarik simpatik masyarakat yang sedang dalam ekonomi Chaos ini.
Baca Juga: Kemenag Tulangbawang Barat Serahkan Beasiswa Berprestasi dari Baznas
Kalah oleh mafia perdagangan berarti juga tidak menutup kemungkinan kalah dalam mafia hukum, mafia peradilan dan mafia-mafia dalam bidang yang lainnya.
Lalu, bukankah negara punya segalanya untuk menumpas mafia-mafia itu. Negara punya bedil, punya polisi, punya tentara, punya bom, pemadam, pesawat tempur, tank baja, kapal tempur, kenapa tidak dipakai untuk menghajar mundur para mafia.
Berarti tidak usah beli peralatan tempur mahal-mahal dan menambah pekerja keamanan lebih banyak lagi kalau sama senjata minyak goreng saja terpelanting dan kalah, negara ini lawan jepang menang, lawan belanda ratusan tahun menang tapi sedihnya kalah dalam hitungan bulan lawan mafia minyak.
Jokowi pernah mengungkapkan juga cara para mafia ini berkerja yaitu dengan menekan pemerintah negara atau pejabat terkait untuk mengeluarkan izin impor dengan alasan atas nama kepentingan masyarakat pun dirangkai agar kran impor bisa dibuka.
Dan diakuinya tantangan serbuan mafia yang sudah merasuki semua sektor yang ada bisa terselesaikan jika masyarakat bersatu dengan Pemerintah saat mengunjungi Pabrik Gula Gempol Krep, Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (21/5/2015).
Baca Juga : Curat, Reskrim Polsek Kedaton Tangkap Dua Warga Kelumbayan Tanggamus
Perlu diketahui sedikit bahwa negara dan mafia itu pasti 2 pihak yg berbeda dan tidak ada keterpautan kepentingan. Berbeda secara teori negara harus menyatu dengan masyarakat.
Jelas keduanya pihak yang berbeda, tapi negara juga punya kekuasaan untuk mengendalikan dan mengatur segala sesuatu di negeri ini, bagaimana caranya agar mafia tidak merugikan negara dan bangsa ini.
Seperti diketahui sebelumnya, jadi negara ini kali kalah berturut-turut di tahun ini dimana sebelumnya tersandung masalah larangan ekspor batubara.
Disisi lain, kondisi Kemendag Lutfi juga cukup mambuat prihatin namun perlu dipertanyakan juga pada Kemenkeu, apakah sejak harga CPO naik pendapatan pajak naik.
Ironis sekali di negara penghasil CPO terbesar di dunia, apalagi pemerintah lah yang memberikan izin pemanfaatan lahan hutan yg dijadikan lahan kelapa sawit kepada pengusaha.
Negara atau Pemerintah tak dapat lagi melindungi masyarakatnya, malah merugikan masyarakat karena hasil kekayaan alam dan pajak rakyat hanya untuk menggaji penguasa yang tidak punya arti apa – apa bagi rakyat, sekali lagi kita dijelaskan, rakyat malah rugi serugi – ruginya karena Penguasa dikendalikan pungusaha.
Rasa aman bagi rakyat tidak ada lagi, ketidakmampuan pemerintah mulai dipermainkan oleh mafia, para Dewan Perwakilan Rakyat juga cuci tangan gak punya power atau tidak punya suara lagi untuk mengatasi masalah rakyatnya yang mana ironisnya telah menggunakan dan memanfaatkan vokal rakyat.
Ya, inilah kenapa dari awal sebagian rakyat pernah kobarkan semangat akal sehat, yang mana dahulu pernah menjadi suatu perdebatan yang seakan-akan tak ada habisnya sedangkan bagi sebagian lainnya saat ini apa yg dulu dibela ternyata telah membuat negara jadi kalah dari mafia.
Pun jika telah resmi dinyatakan kalah dan tidak dapat mengendalikan atau menghilangkan para mafia maka keputusan bijak lainnya dapat digunakan seperti Pejabat Pemilihan Umum dapat mengambil andil, umumkan tengah malam biar mafia bisa segera dilantik, biar rakyat tahu kalau negara sebenarnya dipimpin oleh mafia dan tidak dapat dimenangkan oleh negara.
Redpel Info Sosial Hanif
