REAKSI.CO.ID— Dua kelompok buruh Pelabuhan Panjang menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung terkait polemik tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di Pelabuhan Panjang, Selasa (19/5/2026). Forum Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Panjang (FBBMP) menyampaikan persoalan kesejahteraan buruh, dugaan potongan upah, hingga dana perumahan, sementara perwakilan Koperasi TKBM menegaskan legalitas keanggotaan serta pentingnya menjaga stabilitas kerja di pelabuhan.
Perwakilan FBBMP menyebut sekitar 900 buruh terdampak persoalan tersebut dan berharap pemerintah hadir sebagai penengah. Di sisi lain, Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang menyampaikan aspirasi terkait penerapan sistem “satu pelabuhan, satu koperasi TKBM” serta pentingnya menjaga keamanan dan kondusivitas pelabuhan sebagai objek vital nasional. Koperasi juga memaparkan sejumlah program kesejahteraan seperti bantuan perumahan, sosial, pendidikan, hingga umroh bagi anggota.
Menanggapi aspirasi kedua belah pihak, Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung akan menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan sesuai regulasi. “Pemerintah berdiri di atas regulasi,” tegasnya. Pemprov Lampung juga meminta seluruh pihak menjaga kondusivitas Pelabuhan Panjang dan memastikan seluruh aspirasi akan dikaji bersama instansi terkait melalui mekanisme yang berlaku.
