REAKSI.CO.ID — Pemerintah didorong memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui kebijakan fiskal yang terukur seperti yang banyak terjadi di seluruh Indonesia termasuk Provinsi Lampung di tengah meningkatnya tekanan harga dan ketidakpastian ekonomi global.
Salah satu instrumen yang dinilai efektif adalah kebijakan fiskal kontraktif, yakni dengan mengurangi belanja negara serta meningkatkan penerimaan pajak.
Pendekatan ini berakar pada teori Keynesian Economics yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam mengendalikan permintaan agregat saat tekanan harga meningkat.
Pengurangan belanja negara, terutama pada proyek yang tidak prioritas, diyakini mampu menahan laju peredaran uang di masyarakat. Di sisi lain, peningkatan tarif pajak akan secara langsung menekan daya beli, sehingga konsumsi dapat dikendalikan. Dalam kerangka Aggregate Demand, langkah ini efektif untuk meredam lonjakan harga.
Kebijakan tersebut dikenal sebagai Contractionary Fiscal Policy dan lazim diterapkan ketika ekonomi mengalami overheating.
Para ekonom secara tegas menekankan bahwa tingginya perilaku “konsumtif masyarakat” justru bukan solusi, melainkan bagian dari masalah inflasi itu sendiri. Dalam teori permintaan agregat, peningkatan konsumsi tanpa diimbangi kenaikan produksi akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa.
Inflasi yang didorong oleh permintaan tidak mungkin ditekan dengan konsumsi yang tetap tinggi. Justru sebaliknya, pola belanja berlebih akan memperbesar tekanan harga di pasar.
Pandangan ini sejalan dengan kerangka Macroeconomics modern yang menyebut inflasi sebagai hasil ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ketika konsumsi meningkat tajam sementara pasokan terbatas, maka harga akan terdorong naik menjadi fenomena yang dikenal sebagai demand-pull inflation.
Jika dilihat dari struktur ekonomi APBD Provinsi Lampung, Pemprov Lampung dalam hal ini sudah mengurangi belanja pemerintah (rem dari sisi fiskal) seperti menunda proyek yang tidak mendesak dan banyak hal lainnya yang telah dijalani karema dapat mengurangi suntikan uang ke ekonomi yang lebih baik.
Berdasarkan tren ekonomi terkini dan proyeksi tahun 2026, langkah-langkah cepat yang disebutkan adalah inti dari strategi pengendalian inflasi di Indonesia.
Intervensi ini krusial untuk mengatasi inflasi bahan pokok (volatile food) yang sering melonjak secara instan dan tengu menjaga Pasokan Pangan juga penting seperti Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan memastikan distribusi lancar.
Pemprov Lampung juga sering mengadakan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) seperti menjual komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula di bawah harga pasar di berbagai titik serta membentuk Satgas Pangan Daerah untuk mengaktifkan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dan Satgas Pangan untuk memantau harga dan menindak penimbunan komoditas.
Kombinasi tersebut bertujuan meredam permintaan berlebih dan menstabilkan sisi penawaran secara bersamaan.
Tujuannya mengurangi “uang beredar” supaya tekanan harga turun. Pengalaman sejumlah negara memperkuat temuan tersebut. Pada 2010, United Kingdom menerapkan kebijakan penghematan dengan memangkas belanja publik dan menaikkan pajak untuk menahan permintaan. Hasilnya, inflasi lebih terkendali, meski diikuti perlambatan ekonomi.
Di kawasan Eropa seperti Yunani dan Spanyol, kebijakan serupa pascakrisis 2008 juga menunjukkan pola yang sama pengendalian konsumsi membantu meredam inflasi, namun berdampak pada peningkatan pengangguran.
Fenomena ini selaras dengan konsep Phillips Curve yang diperkenalkan oleh A. W. Phillips, yang menunjukkan adanya trade off antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek.
Di Amerika Serikat, kebijakan pengetatan untuk menekan inflasi sejak 1970-an kerap diikuti perlambatan ekonomi. Sementara itu, Jepang menunjukkan bahwa rendahnya konsumsi dalam jangka panjang juga dapat menahan inflasi, meski berisiko menekan pertumbuhan ekonomi.
Memperkuat urgensi tersebut, Bank Indonesia dalam Laporan Kebijakan Moneter menegaskan pengendalian inflasi memerlukan konsistensi kebijakan fiskal dan moneter serta pengelolaan ekspektasi inflasi agar tetap berada pada sasaran yang ditetapkan.
Sementara itu, International Monetary Fund dalam laporan World Economic Outlook menyebut konsolidasi fiskal dapat membantu menurunkan tekanan inflasi, namun harus dirancang secara tepat dan dilakukan secara bertahap untuk menghindari perlambatan ekonomi yang berlebihan.
Dengan demikian, pengendalian inflasi tidak dapat bergantung pada perilaku konsumtif masyarakat. Sebaliknya, diperlukan intervensi kebijakan yang mampu menyeimbangkan permintaan dan penawaran secara sistematis.
Pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, agar kebijakan yang diambil tidak hanya efektif menekan inflasi, tetapi juga tetap melindungi daya beli dan kesejahteraan masyarakat. (Hanif)
