LAMPUNG UTARA – Perkembangan perkara dugaan tindak pidana perzinaan yang dilaporkan terhadap B, Kepala SDN 2 Subik, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, kembali menjadi sorotan. Perkara yang ditangani Polres Lampung Tengah tersebut kini telah memasuki tahap penyidikan, sebagaimana tertuang dalam surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal Oktober 2026.
Dalam surat yang ditujukan kepada pelapor, Muhamad Iqsan bin Sukemi, penyidik menyampaikan bahwa laporan polisi Nomor: LP/B/478/VIII/2026/SPKT/Polres Lampung Tengah/Polda Lampung, tertanggal 14 Agustus 2026, telah ditangani Unit I Satreskrim Polres Lampung Tengah dan perkara tersebut sudah berada pada tahap penyidikan.
Laporan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana perzinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penyidik juga menyampaikan bahwa langkah selanjutnya adalah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk menjalani pemeriksaan. Perkembangan ini menjadi tahapan penting dalam proses hukum untuk mengungkap fakta, menguji alat bukti, serta menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tahap Penyidikan, Akankah Terlapor Menjadi Tersangka?
Meningkatnya penanganan perkara ke tahap penyidikan memunculkan pertanyaan publik: apakah B akan ditetapkan sebagai tersangka?
Pertanyaan tersebut kini menunggu jawaban dari proses hukum yang berjalan. Namun, perlu ditegaskan bahwa status terlapor tidak serta-merta berubah menjadi tersangka hanya karena perkara telah memasuki tahap penyidikan. Penetapan tersangka harus didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana dan kecukupan alat bukti yang sah.
Karena itu, masyarakat berhak mengikuti perkembangan perkara ini secara kritis, tetapi tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah. Hingga ada penetapan resmi dari penyidik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dugaan yang dilaporkan belum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh pihak tertentu.
Meski demikian, proses hukum ini perlu dikawal agar berjalan profesional, transparan, dan tidak berhenti tanpa kejelasan. Publik tentu menantikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan saksi, perkembangan alat bukti, serta tindak lanjut penyidik terhadap laporan tersebut.
Inspektorat dan Dinas Pendidikan Jangan Menutup Mata
Di sisi lain, perkara ini menimbulkan pertanyaan mengenai langkah pengawasan terhadap aparatur yang menjalankan tugas di lingkungan pendidikan. Posisi B sebagai kepala sekolah membuat persoalan tersebut tidak hanya menjadi perhatian dari sisi penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan integritas, keteladanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.
Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dan Dinas Pendidikan setempat patut diminta memberikan perhatian sesuai kewenangan masing-masing. Langkah yang dapat dilakukan antara lain memastikan informasi yang diterima diverifikasi secara objektif, menelaah apakah terdapat aspek disiplin atau etik yang relevan, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila diperlukan dan dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku.
Pengawasan bukan berarti menjatuhkan hukuman sebelum adanya pembuktian. Sebaliknya, pengawasan yang profesional harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pihak yang diperiksa, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat terhadap tata kelola pendidikan yang berintegritas.
Pwri
