REAKSI.CO.ID — Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penataan dan pemungutan retribusi pemanfaatan lahan untuk infrastruktur telekomunikasi kabel dan tiang.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat sumber pembiayaan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa pemanfaatan aset milik daerah oleh pihak lain untuk kepentingan bisnis harus memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Minggu (14/06/26).
“Kita mencari solusi pembiayaan, baik yang masuk ke APBD maupun yang bersifat creative financing. Ujung dari semua ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Marindo.
Untuk menuntaskan persoalan tunggakan retribusi, Pemprov Lampung menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari penguatan pendampingan hukum, pemberian surat peringatan kepada pihak yang masih memiliki kewajiban, hingga membuka ruang dialog sebagai bentuk penyelesaian yang konstruktif.
Langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melindungi aset daerah, menegakkan aturan, dan menciptakan iklim usaha yang adil serta sehat di Provinsi Lampung.(*).
