REAKSI.CO.ID— Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi yang ke-12 kali secara berturut-turut, menegaskan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah, serta dukungan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Pemerintah Provinsi Lampung kembali memperoleh opini WTP atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah sebagai entitas akuntansi dan pelaporan, serta dukungan DPRD,” ujar Marindo.
Ia menegaskan, opini WTP bukan sekadar capaian administratif, melainkan indikator kualitas tata kelola keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Bagi kami, WTP bukan tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperkuat agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata dia.
Menurut Marindo, capaian WTP selama 12 tahun berturut-turut juga menjadi modal penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ia menilai, kepercayaan masyarakat merupakan aset yang harus dijaga melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen berkelanjutan, antara lain melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi.
“Meraih WTP adalah pencapaian, tetapi mempertahankannya jauh lebih menantang. Diperlukan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan sistem informasi dan budaya akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilai profesional, serta rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Rekomendasi dari BPK menjadi masukan penting untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Gubernur.
Ia menambahkan, capaian opini WTP harus menjadi momentum untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
“WTP mencerminkan kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar Mirza. (*)
