REAKSI.CO.ID– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendampingi Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq dalam acara ramah tamah bersama Persyarikatan Muhammadiyah yang digelar dalam rangka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (ALPTK PTMA) di Mahan Agung, Bandar Lampung, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri para rektor, anggota, dan pimpinan ALPTK PTMA dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam memajukan dunia pendidikan nasional.
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza mengapresiasi kontribusi Muhammadiyah yang selama lebih dari satu abad konsisten membangun bangsa melalui dakwah dan pendidikan. Menurutnya, Muhammadiyah telah melahirkan banyak kader yang berkiprah di berbagai bidang dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan, termasuk di Provinsi Lampung.
“Muhammadiyah selama ini telah membuktikan selama lebih dari satu abad bahwa kemajuan bangsa tidak hanya dibangun melalui dakwah, tetapi juga melalui pendidikan,” ujar Gubernur.
Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza memaparkan sejumlah tantangan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Lampung. Ia menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung saat ini masih berada di peringkat ke-26 nasional, sementara Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi baru mencapai sekitar 24 persen.
Di sisi lain, setiap tahun Lampung menghasilkan ratusan ribu lulusan SMA sederajat. Namun, jumlah tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja formal yang mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan tinggi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung terus menjalankan berbagai program strategis, antara lain penghapusan uang komite sekolah guna meringankan beban masyarakat, pengembangan kelas vokasi termasuk vokasi migran melalui penguatan kemampuan bahasa asing, serta program Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana yang direncanakan mulai berjalan pada tahun mendatang.
“Kami yakin investasi terbaik bagi masa depan bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun manusia,” tegasnya.
Gubernur Mirza juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan Muhammadiyah dalam meningkatkan kualitas SDM, memperluas akses pendidikan, serta menyiapkan generasi muda yang mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan.
“Pemerintah Lampung membuka ruang seluas-luasnya untuk berkolaborasi dengan Muhammadiyah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia,” katanya.
Sementara itu, Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq memaparkan tantangan pendidikan nasional, khususnya terkait kebutuhan tenaga pendidik. Ia mengungkapkan Indonesia masih mengalami kekurangan lebih dari 561 ribu guru. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat hingga sekitar 900 ribu guru pada 2030 seiring banyaknya guru dan kepala sekolah yang memasuki masa pensiun.
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi di tengah tingginya jumlah mahasiswa dan alumni program pendidikan keguruan yang mencapai jutaan orang. Karena itu, pemerintah terus melakukan pembenahan melalui revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), penguatan peran Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), serta penyelarasan kebutuhan guru dengan sistem pendidikan tinggi.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas LPTK agar mampu menghasilkan calon guru yang kompeten dan profesional.
“Dengan LPTK yang berkualitas dan bermutu, kita dapat melahirkan calon guru yang kompeten dan kelak melahirkan anak-anak yang kompeten pula,” ujarnya.
Fajar turut mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun kolaborasi dengan Muhammadiyah. Menurutnya, Muhammadiyah selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam memajukan pendidikan nasional.
Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Melalui Rakernas ALPTK PTMA ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan.(*).