Lampung Utara – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung Utara memberikan catatan tajam terhadap rencana pinjaman Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp150 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung Utara, Arnando Ferdiansyah, menegaskan pihaknya hanya menyarankan pinjaman maksimal Rp 80 miliar apabila pemerintah Daerah tetap ingin berutang.
Pernyataan tersebut disampaikan Arnando usai mengikuti rapat bersama pimpinan DPRD yang dihadiri Sekretaris Daerah Lampung Utara, Intji Indriati, pada Senin (11/5/2026).
Menurut Arnando, Fraksi Partai Golkar tidak menolak pembangunan daerah, namun meminta pemerintah daerah lebih realistis melihat kemampuan fiskal Kabupaten Lampung Utara saat ini.
“Kami mendukung seluruh kebijakan bupati dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Tetapi pemerintah daerah juga harus transparan menjelaskan latar belakang pinjaman, penggunaan anggaran, hingga skema pengembaliannya kepada DPRD,” kata Arnando, Rabu (13/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Golkar menyampaikan lima poin utama. Pertama, mendukung program pembangunan Pemerintah Daerah.
Kedua, meminta transparansi penuh terkait rencana pinjaman. Ketiga, meminta penjelasan kondisi Keuangan Di daerah serta skema pembayaran utang.
Keempat, menolak pinjaman Rp150 miliar karena kondisi fiskal dinilai belum memadai dan daerah masih memiliki kewajiban utang kepada PT SMI yang jatuh tempo pada Februari 2027.
Kelima, menyarankan jumlah pinjaman maksimal Rp 80 miliar berdasarkan hasil kajian internal fraksi.
Arnando menilai pinjaman Rp150 miliar berisiko membebani APBD di masa mendatang. Apalagi, berdasarkan aturan, pinjaman daerah harus diselesaikan dalam masa jabatan kepala daerah yang sedang berjalan.
“Mengapa Fraksi Partai Golkar belum sependapat jika dipaksakan Rp150 miliar, karena aturannya pinjaman harus selesai dalam empat tahun masa jabatan bupati saat ini,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tren penurunan transfer dana pusat ke Daerah sejak 2025 hingga 2026 yang dinilai dapat memengaruhi kemampuan fiskal Lampung Utara dalam membayar cicilan utang.
Selain itu, Golkar meminta pemerintah daerah memastikan kualitas proyek pembangunan apabila pinjaman tetap direalisasikan.
“Jangan sampai sudah berutang besar, tetapi hasil pekerjaannya tidak terkontrol dan kualitas pembangunannya kurang baik,” pungkas.(Tim PWRI)
