REAKSI.CO.ID— Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, didampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, menyerahkan secara simbolis bantuan Kredit Program Perumahan (KPP) berbunga rendah dari Bank BTN kepada masyarakat penerima manfaat di Provinsi Lampung.
Penyerahan bantuan berlangsung di Gedung Parona, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026).
Program tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Bank BTN, BP Tapera, Badan Pusat Statistik (BPS), PTPTN Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), serta Pemerintah Provinsi Lampung.
Sejumlah penerima manfaat mengaku terbantu dengan program tersebut karena menawarkan skema bunga yang lebih ringan dibandingkan pinjaman dari lembaga pembiayaan lainnya.
Menteri Maruarar mengatakan, program itu merupakan bagian dari prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang melalui program Asta Cita menghadirkan program perumahan sehingga masyarakat dari berbagai latar belakang dapat memiliki rumah dengan lebih terjangkau,” ujar Maruarar.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan fondasi utama bagi terciptanya rasa aman dan peningkatan kualitas hidup keluarga.
“Rumah adalah tempat lahirnya rasa aman, tempat anak-anak tumbuh dengan harapan, dan tempat keluarga membangun masa depan. Ketika masyarakat memiliki hunian yang layak, maka kesehatan keluarga lebih terjaga, produktivitas meningkat, dan stabilitas sosial ikut menguat,” ujarnya.
Menurut Gubernur, program 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo menjadi jawaban atas tingginya kebutuhan hunian layak masyarakat, termasuk di Provinsi Lampung.
Ia mengungkapkan, pada tahun sebelumnya Lampung menerima sekitar 2.300 unit program bedah rumah. Namun pada 2026, jumlah tersebut meningkat menjadi 10 ribu unit rumah.
“Untuk Lampung disiapkan 10 ribu rumah tahun ini. Ini menjadi jawaban atas harapan masyarakat Lampung yang membutuhkan hunian layak,” katanya.
Gubernur juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat, DPR RI, BPS, BP Tapera, sektor perbankan, asosiasi pengembang, serta seluruh pemangku kepentingan yang mendukung percepatan program perumahan di Provinsi Lampung.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa sektor perumahan menjadi salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2026 yang mencapai 5,61 persen.
Ia juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang mencapai 5,58 persen pada triwulan I 2026, tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
“Setelah kami lihat, salah satu faktor pendorongnya adalah sektor pertanian yang terus ditingkatkan produktivitasnya di Provinsi Lampung,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS, saat ini masih terdapat sekitar 146.500 rumah tangga di Lampung yang belum memiliki rumah sendiri, serta sekitar 647 ribu rumah tangga yang masih menempati rumah tidak layak huni.
Menurut Amalia, program pembangunan dan pembiayaan rumah yang dijalankan Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Lampung akan membantu mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat.(*)
