REAKSI.CO.ID—–Rahmat Mirzani Djausal membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Lampung Selatan, Rabu (20/5/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa pejabat administrator di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-Lampung, hingga instansi vertikal harus mampu bertransformasi menjadi arsitek kebijakan yang kreatif dan inovatif. Menurutnya, langkah tersebut penting agar kekayaan komoditas unggulan Lampung dapat dikonversi menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa esensi utama kehadiran pemerintah adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Lampung ini kaya komoditas; padi, jagung, ubi kayu, hingga kopi kita unggul di tingkat nasional. Namun tantangan terbesarnya adalah bagaimana regulasi yang kita buat mampu mengonversi kekayaan alam ini menjadi kemakmuran nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Gubernur Mirza.
Menurutnya, Lampung saat ini menempati peringkat keenam nasional untuk produksi padi dan jagung, peringkat pertama untuk ubi kayu dan nanas, serta peringkat kedua untuk kopi dan lada.
Meski demikian, ia menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Lampung pada periode 2024–2025 yang berada di kisaran 10,6 persen. Sebagian besar kantong kemiskinan, kata dia, berada di wilayah pedesaan dengan mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
Selain fokus pada kesejahteraan petani, pemerintah juga dinilai perlu melakukan intervensi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui pemenuhan nutrisi protein, seperti ayam, telur, dan ikan yang melimpah di Lampung. Upaya tersebut diyakini dapat meningkatkan indeks pendidikan dan tingkat kecerdasan anak-anak Lampung.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, Gubernur Mirza menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah menerapkan prinsip efisiensi secara ketat. Setiap belanja daerah, tegasnya, harus memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
“Ubah pola pikir kita. Hindari belanja anggaran yang tidak efektif atau sekadar seremonial. Di Lampung, jika kita membelanjakan satu rupiah APBD, maka kemanfaatan ekonomi yang dirasakan masyarakat minimal harus bernilai lima rupiah,” tegasnya.
Sebagai stimulus bagi sektor riil, Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan program penyaluran pupuk organik cair (POC) gratis yang ditargetkan menjangkau 1 juta hektare lahan pertanian pada 2025–2026.
Dengan alokasi anggaran sekitar Rp150 miliar, program tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan produktivitas lahan, daya beli petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga 6,2–6,4 persen.
Menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah daerah juga berencana memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan mandiri sektor-sektor strategis sesuai amanat Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Sektor yang dimaksud meliputi pelabuhan perikanan, pabrik pakan, hingga sumber energi.
Mengakhiri arahannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi, sosial, dan birokrasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia aparatur.
“Ibarat kendaraan, sebagus apa pun mobilnya tidak akan sampai tujuan jika sopirnya tidak tahu arah jalan. Jajaran pejabat administrator hari ini adalah motor penggerak yang akan menentukan arah dan mengantarkan Lampung menuju gerbang Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.(*).
