Reaksi.co.id—BANDAR LAMPUNG–Sorotan publik atas anggaran Dinas Pangan Kota Bandar Lampung tahun 2025 kian menguat.
Dari total Rp2.798.406.040, pos konsumsi dan perjalanan dinas yang mencapai ratusan juta rupiah, serta alokasi “bahan-bahan lainnya” sebesar Rp1,2 miliar, dinilai janggal dan tidak transparan.
Dokumen anggaran mencatat, hanya untuk makanan dan minuman rapat, dana yang dialokasikan mencapai Rp210.950.000.
Angka itu dipecah ke puluhan kegiatan, mulai dari rapat rutin hingga jamuan tamu. Ada satu paket rapat yang menelan Rp28 juta, sementara paket-paket lainnya berkisar Rp9,6 juta hingga Rp25 juta per pertemuan.
Pos perjalanan dinas paket meeting dalam kota juga tidak kalah mencolok. Anggaran yang dikucurkan mencapai Rp98.620.000, terbagi dalam enam paket perjalanan yang nilainya antara Rp5,2 juta hingga Rp37,9 juta.
Namun, publik paling terkejut melihat pos “belanja bahan-bahan lainnya” yang dipatok senilai Rp1,2 miliar.
Tidak ada penjelasan rinci mengenai jenis bahan apa yang dimaksud dan untuk kepentingan apa uang rakyat sebesar itu digunakan.
Selain itu, ada pula belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp246,9 juta, serta belanja jasa penyelenggaraan acara senilai Rp132,4 juta.
Jika ditotal, belanja konsumsi, perjalanan dinas, dan belanja-belanja besar lainnya menggerus lebih dari separuh anggaran yang dikelola dinas.
Padahal, Dinas Pangan seharusnya memiliki prioritas utama: memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
Saat dikonfirmasi soal besarnya anggaran tersebut, Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Ichwan Adji Wibowo memilih bungkam.
Ia enggan memberikan komentar, baik soal rincian belanja konsumsi ratusan juta, perjalanan dinas puluhan juta, maupun pos “bahan lainnya” senilai miliaran rupiah.
Sikap bungkam itu justru menambah tanda tanya publik.
“Anggaran pangan mestinya transparan, karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Kalau belanja konsumsi dan perjalanan dinas jauh lebih besar ketimbang program nyata di lapangan, tentu wajar publik curiga,” kata Agung, pemerhati kebijakan publik di Bandar Lampung, pada Jumat, 22/8/2025.
Agung menilai, anggaran yang begitu besar seharusnya tidak berhenti di meja rapat.
“Ketahanan pangan bukan soal honorarium dan konsumsi rapat. Rakyat menunggu program konkret yang bisa menurunkan harga pangan dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok,” ujarnya.
