REAKSI.CO.ID — Dengan kamuflase perubahan sebutan, anggaran tenaga ahli diduga “diam-diam” terus disawer alias menggelontor dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan dinas hingga diperkirakan mencapai Rp6 miliar untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Semuanya warisan dari era kepala daerah sebelumnya. Bahkan, ada tenaga ahli yang diangkat penjabat gubernur beberapa hari jelang pergantian jabatan gubernur Lampung usai pelantikannya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Apapun sebutannya, honor tenaga ahli yang mencapai kisaran Rp7-15 juta per bulan per orang keluar dari satu rekening yang sebutannya tetap “tenaga ahli” yang masuk kelompok kode rekening belanja jasa, spesifikasi No.5.1.02.02.01.XXXX.
Jika ini benar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal diduga telah kecele alias kecolongan. Dia lagi efisiensi sampai ngangkat tenaga pendamping tanpa honor, para OPD dan dinas masih mengakomodir belanja tenaga ahli senilai Rp6.115.521.380.
Baru satu kepala OPD pekan lalu yang kemudian dimutasi gara-gara mengangkat tenaga ahli hingga menyedot anggaran hingga Rp241 juta per tahun hanya untuk satu tenaga ahli di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Lampung.
Yang lain, masih meneng-meneng bae. Kepala daerah sebelumnya mengangkat tenaga ahli tak transparan, tak ada yang tahu, sehingga memunculkan pertanyaan alasan pengangkatannya dari aspek kopetensi dan pertanggungjawaban kinerjanya.
Hingga kini, tidak mudah menguak data tenaga ahli warisan kepemimpinan sebelumnya di Pemprov Lampung. Selain tak ada transparansi, Gubernur Mirza kemungkinan belum mengetahui peta detail, biaya, dan kinerja tenaga ahlinya.
Awak media terus berusaha mengetahui tenaga ahli yang bertaburan di dinas-dinas dan organisasi pemerintahan daerah (OPD). Dari puzle-puzle informasi, Bappeda Provinsi Lampung yang paling banyak bayar jasa tenaga ahli. Setelah itu,
Biro Otonomi Daerah Setdaprov, Badan Kepegawain, Barang dan Jasa, menyusul Dinas Kelautan. (Hanif/HI)
