REAKSI.CO.ID
BANDAR LAMPUNG- Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana memberi tanggapan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kini tengah berpredikat kurang.
Bunda Eva menyebut, hal itu bukan rendah, tetapi kini pihaknya tengah berada pada fase penyesuaian tim IT guna memaksimalkan pelayanan pada setiap OPD.
“Bukan rendah, kalau masalah IT kita sudah punya. Semua dinas sudah punya, hanya saja kita belum menyosialisasikan nya. Dengan sosialisasi kemarin, akan aktif di dinas-dinas di bidangnya,” katanya, Jumat, (24/11/2023.)
Menurut Eva, selain sosialisasi kemarin, pihaknya kini tengah mempersiapkan tenaga IT setiap OPD untuk melakukan pelatihan tersebut.
“Kita juga dalam waktu dekat ini bakal memberikan pelatihan khusus di bidangnya untuk para IT di setiap dinas,” ungkapnya.
Dengan begitu, para tenaga IT yang dimiliki Pemkot Bandar Lampung akan mendapatkan pemahaman lebih jauh mengenai teknologi-teknologi terbarukan, dengan harapan bisa menerapkan dan membuat pelayanan lebih baik lagi.
“Kita berikan pelajaran khusus untuk perkembangan teknologi di Bandar Lampung. Insya Allah bisa naik, hàrus semangat,” tandasnya.
Ya, Tim Asessor Eksternal SPBE Kemenpan RB mendata dalam dua tahun belakang ini SPBE mendapatkan Predikat Kurang.
Hal itu disampaikan ketua Tim SPBE Kemenpan RB Prof Syopiansyah Jaya Putra, ditemui Rabu, (22/11/2023) di Gedung Semergou Bandar Lampung.
Menurutnya, adanya SPBE ditujukan tidak lain untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
“Hasil evaluasi 2021 indeks SPBE Kota Bandar Lampung hanya 1,2 dengan predikat kurang,” katanya ditemui dalam sosialisasi SPBE.
Hasil di atas dinilai masih kalah dengan data yang dimiliki Pringsewu dengan indeks 2,03 masuk predikat cukup, Way Kanan 2,1 predikat cukup, dan Matro 2,14 predikat cukup
“Sementara hasil evaluasi 2022, SPBE Bandar Lampung mengalami naik sedikit namun masih memperoleh predikat kurang dengan indeks 1,53,” ujarnya
Dengan begitu, Bandar Lampung kini berada pada posisi kedua terbawah setelah Tanggamus (1,03) di antara 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung.
“Bila dirinci SPBE Bandar Lampung memperoleh nilai 2 untuk domain kebijakan, domain tata kelola 1, domain manajemen 1, domain layanan 1,88. Nilai ini didapat dari indikator domain kebijakan terdiri dari arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, manajemen data, pembangunan aplikasi SPBE,” terangnya.
Termasuk pada pelayanan pusat data, layanan jaringan intra, penggunaan sistem penghubung layanan, manajemen keamanan informasi, audit tik dan tim koordinasi SPBE.
Terakhir, terkait domain tata kelola ada empat komponen yakni arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, dan inovasi proses bisnis.
Di mana domain layanan terdiri dari layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis.
“Juga pengelolaan barang milik negara dan daerah, pengawasan internal pemerintah, akuntabilitas kinerja organisasi dan lainnya,” pungkasnya.(*)
