REAKSI.CO.ID–DPP Aspirasi Rakyat ( ASPIRA ) Provinsi Lampung menjelang akhir tahun 2022 ini telah menyelesaikan kegiatan Survei dan Monitoring pada kegiatan Infrastruktur yang bersumber dari APBN, PEN, dan APBD wilayah Provinsi Lampung.
Ketua Umum DPP Aspira Ashari Hermansyah mengungkapkan jumlah pekerjaan infrastruktur pada 3 instansi yang sudah dilakukan survei tersebut terindikasi dugaan yang mengarah perbuatan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Konspirasi, Mens rea yang berujung pada actus reus, yaitu esensi dari usaha perbuatan jahat.
“Dan juga mengarah pada Wan Prestasi diakibatkan keterlambatan pekerjaan”, Tegas Ashari kepada media. Sabtu (17/12/2022).
LDS Sukses Gelar Bincang dengan Tema Telaah Demokrasi Indonesia
Ia ungkapkan juga, pekerjaan yang patut diduga tidak sesuai spesifikasi atau kekurangan volume dan tidak sesuai mutu, dapat dikatakan kegagalan bangunan dan hal ini harus dipertanggung jawabkan oleh semua pihak yang terlibat, ini dibuktikan dengan usaha DPP Aspirasi Rakyat Provinsi Lampung yang sudah menyampaikan saran, kritik dan konfirmasi melalui surat sebanyak 2 sampai 3 kali.
“Meskipun ada diantara instansi yang sudah menyampaikan jawaban klarifikasi, akan tetapi jawaban tersebut tidak relevan, semestinya instansi tersebut berkordinasi dengan Kontraktor Pelaksana dan Konsultan pengawas untuk mengklarifikasi yang menjadi perhatian dan masukan masyarakat, ini kan Uang Rakyat !” Tegas ashari.
Ashari menambah penjelasan Indikasi Dugaan Penyimpangan terutama pada ;
Pekerjaan Infrastruktur di lingkungan Kementerian Agama Provinsi lampung, Objek pada Pekerjaan pasangan Tulangan Pembesian yang tidak sesuai spesifikasi; tebal selimut beton , Foot plat, Plat lantai, Kolom Beton, sloof beton dan Balok beton dan lainnya l.
Polresta Bandarlampung Gelar Upacara Peringati Hari Sumpah Pemuda Ke-94
Infrastruktur dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan diantaranya, Objek pada pekerjaan Lapis Pondasi jalan, Lean Concrete (Lc), Bahu Jalan ( Shoulder ), Drainase Talud, ac bc dan ac wc tidak sesuai spesifikasi semestinya, Rigid Pavement, Tulangan Dowel-Chair Dan Tie Bar menggunakan tulangan besi Banci, perlu dipertanyakan juga mengapa tebal Rigid di 2 lokasi berbeda, yang satu memiliki tebal beton 30 cm yang satu lagi memilikiketebalan 25 cm.
“Kemudian, infrastruktur di lingkungan Rumah Sakit Abdul Moeloek, terutama pada pekerjaan pasangan tulangan pembesian yang diduga tidak sesuai spesifikasi, pasangan keramik, Balok beton late, pekerjaan atap dan lainnya”ungkapnya.
Ashari menambahkan, hal yang kerap menjadi perhatian juga, pekerjaan infrastruktur pembangunan gedung bedah lanjutan di Rumah Sakit Abdul Moeloek (RSUDAM) diprediksi tidak tepat waktu pelaksanaan.
“Dan diminta kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan pada pekerjaan pasangan Instalasi listrik, Pekerjaan pasangan keramik, atap, Boven, kusen jendela dan pintu dan lainyya, agar celah-celah yang mengarah pada potensi kerugian negara dapat di deteksi sedemikian.”ujar Ashari.
“DPP Aspirasi Rakyat ( Aspira ) akan menyampaikan pengaduan tersebut kepada BPK RI secara resmi dan juga secara online, sementara untuk pengaduan kepada Aparat Penegak Hukum ( APH ) akan dilakukan usai masa pemeliharaan selesai” tegasnya.
Komak Duga Merajalelanya KKN di RSUDAM Terstruktur dan Sistematis
Ashari berharap agar nantinya Aparat Penegak Hukum (APH) untuk betindak sungguh-sungguh tanpa pandang bulu, agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di bumi Ruwai Jurai ini sesuai harapan
“Dibagian terpisah, DPP Aspira Provinsi Lampung telah menjumpai beberapa staf instansi yang menjadi konfirmasi tambahan secara lisan”ujar Ashari.
“Diantaranya adalah Sabta salah satu Bagian Humas Rumah Sakit Abdul Muluk ketika didatangi diruang kerjanya, ia katakan dirinya sempat bingung yang dikatakannya tentang surat yang sudah disampaikan, yang mau diklarifikasi apanya kata Sabta”cerita Ashari.
“Pekerjaan infrastruktur yang telah maupun yang sedang berlangsung sudah sesuai dengan speksifikasi, dan saat ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI, BPKP dan inspektorat, jadi surat yang disampaikan tidak perlu diklarifikasi” ujar sabta.
Ia katakan dengan adanya konsultan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan yang memiliki penilaian sendiri dan juga ada penilaian masyarakat.
“Sementara terkait surat yang disampaikan menurut sabta, Apa yang mau ditanggapi ? jika terdapat ketidak sesuaian atau melenceng dari ketentuan spesifikasi, ya diperbaiki.”tiru Ashari.
Komak Tuding Proyek Puluhan Milyar di RSUDAM Terindikasi Sarat Korupsi
Ashari juga mengungkapkan hasil pembicaraannya dengan Kepala Bagian Humas RSUDAM, dengan adanya tanggapan dan masukan masyarakat. ” Ia dapat evaluasi dan dia juga mengucapkan terima kasih dengan tanggapan ini dan akan segera disampaikannya, surat yang disampaikan tersebut sudah dibaca dan dipelajari”katanya.
Dia menyinggung persoalan 2 pembanguan ditahun 2021, yaitu pembanguan bedah terpadu dan pembangunan gedung neorologi, istilahnya secara hukum sudah incrakh, yang dia ketahui terdapat kelebihan membayar dan rekanan sudah mengembalikanya. katanya.
Ketua DPP Aspira mengungkapkan hasil koordinasinya dengan Kepala Bidang Humas RSUDAM yang menuturkan jika sudah ada upaya pengembalian tidak ada masalah lagi, karena itu permintaan BPK RI, lain halnya jika rekanan tidak ada upaya pengembalian kerugian negara maka dapat dikatakan memiliki konsekuensinya, pada jumat, (16/12/2022).
Dilain sisi, Ashari juga mengungkapkan hasil koordinasinya dengan Ahmad Iskandar Bagian Protokol Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Lampung menyampaikan terimakasihnya sudah datang untuk konfirmasi.
Kemudian menyarankan untuk menyampaikan jadwal kalau ingin bertemu kepala kemenag, “Akan kita jadwalkan ulang jika ingin bertemu Kepala Kemenag” kata dia, senin (12/12/2022).
“Dan akan segera kami sampaikan kepada Kepala kemenag, ia katakan segala segala surat masuk akan dijawab oleh bagian Humas.”tandasnya.
Terkait pekerjaan bersumber dari Program Pemulihan ekonomi ( PEN ) yang dikelola oleh satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten lampung selatan , Kabid Bina Marga, Hasanudin mengatakan surat yang sudah disampaikan oleh DPP Aspirasi Rakyat akan segera lakukan cross check dilapangan terkait dengan kontraktornya.
Dugaan Indikasi KKN Proyek Hingga Triliunan di Dinas BMBK Lampung jadi Sorotan DPP PWDPI
“Mereka apresiasi kepada masyarakat yang sudah masuk untuk menyampaikan saran dan masukan terkait pekerjaan yang bersumber dari PEN.”kata Ashari.
Ia jelaskan juga bahwa pekerjaan tersebut dilakukan spot. “Artinya ada pekerjaan rigid pavement dan juga pekerjaan pasangan AC BC DAN ac wc. Rigid pemement dengan tebal rata-rata 25 cm”tandasnya
Ashari Hermansyah Selaku Ketua Umum menjelaskan Survei dilakukan di beberapa Instansi dan Dinas terutama adalah ;
Pekerjaan Infrastruktur dilingkungan Kementerian Agama Wilayah Provinsi Lampung, sumber APBN 2022 diantaranya :
Survei dan monitoring, Fisik Pagar, Lokasi Kabupaten Pringsewu (Nilai : 737.277.392,Pelaksana CV.TP )
Survei dan monitoring, Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu ( nilai : 770.746.568, Pelaksana : PGM ).
Survei dan monitoring, Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Lokasi kecamatan Metro Kibang Kabupaten Timur. ( Nilai : 799.805.599, Pelaksana : CV.BMS )
Survei dan monitoring , Pembangunan Kua SBSN Kecamatan Kedondong kabupaten Pesawaran. ( Nilai : 871.944.849, Pelaksana : BNJ )
Survei dan monitoring , Pembangunan Gedung Kelas Baru Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kabupaten Pesawaran ( Nilai : 1.875.746.366, Pelaksana : BAJ ).
Survei dan monitoring , Pembangunan Gedung Kelas Baru Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tanggamus Kabupaten Tanggamus ( Nilai : 1.979.444.673. Pelaksana : CV.FAM )
Survei dan monitoring, Pembangunan Gedung Asrama Siswa Tipe 1 MAN IC Lampung di Kabupaten Timur. ( Nilai : 2.582.342.906, Pelaksana : CV.AKP )
Survei dan monitoring, Pembangunan Gedung Mess Guru MAN IC Lampung Timur, Lokasi Kabupaten lampung Timur. ( Nilai : 782.474.312, Pelaksana : CV.GK )
Pekerjaan Infrastruktur dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penatan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, Sumber “APBD/PEN/SMI, tahun 2022 diantaranya ;
Peningkatan Jalan Koridor SP.Serdang-Jati Baru-talang jawa-batas lampung timur ( Nilai : 45.480.098.770, pelaksana : PT.MPP)
Peningkatan Jalan Koridor Sidomulyo- sidoarjo – bumi daya – palas ( Nilai : 45.480.098.770, pelaksana : PT.SAT )
Pekerjaan Infrastruktur dilingkungan Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung , Sumber : APBD 2022, diantaranya ‘
Lanjutan Pembangunan Gedung Perawatan Bedah Terpadu ( Nilai : 31.049.566.223,08, Pelaksana : PT.SKT )
Revitalisasi Gedung AUDITORIUM dan Pengembangan Fasilitas Uronefo ( Nilai : 1.483.842.063, Pelaksana : CV.PKS )
Revitalisasi Gedung Mahan Munyai ( Nilai : 6.805.377.434, Pelaksana : AK )
Ashari Hermansyah mengatakan untuk Dinas dan Instansi lainnya belum dapat dilakukan ekspos dikarenakan sedang dalam tahap Verifikasi dan Evaluasi data.
“Untuk Dinas dan Instansi lainnya belum dapat kami lakukan ekspos dikarenakan sedang dalam tahap Verifikasi dan Evaluasi data” tandas dia pada media. (Red)
